Update Dampak Bencana Sumatera di Sumbar, Satu Desa Hilang dan Layanan Terganggu

AGAM, iNEWSPadang.ID — Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera turut meninggalkan dampak serius setelah banjir Sumbar dan tanah longsor.

Pemerintah mencatat satu desa di provinsi ini dinyatakan hilang setelah diterjang bencana, disertai lumpuhnya puluhan kantor pemerintahan desa yang mengganggu pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Baca Juga

Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Mulai Belajar 5 Januari 2026, 54 Sekolah Gunakan Tenda

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, secara keseluruhan terdapat 22 desa yang hilang akibat bencana di Sumatera.

Dari jumlah tersebut, satu desa berada di Sumatera Barat, sementara sisanya tersebar di Aceh dan Sumatera Utara. Data ini disampaikan Tito dalam konferensi pers pada Senin (29/12/2025).

“Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang totalnya ada 22, di Aceh ada 13 hilang, tersapu, di Sumatera Utara ada 8 dan Sumatera Barat ada 1,” ujar Tito.

Baca Juga

Rumah Terendam Bencana, Anggota Polri di Sumbar Tetap Bertugas: Kapolri Beri Apresiasi Khusus

Selain desa yang hilang, dampak bencana juga terlihat dari terganggunya fungsi pemerintahan desa di Sumatera Barat. Kemendagri mencatat sebanyak 32 kantor desa di provinsi ini tidak lagi berfungsi akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pendataan warga terdampak, penyaluran bantuan, hingga pelayanan administrasi dasar masyarakat.

Tito menjelaskan, rusaknya kantor desa menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat karena desa merupakan ujung tombak pelayanan publik.

Baca Juga

Mendagri Terbitkan SE: Layanan Adminduk di Aceh dan Sumatera Wajib Cepat, Gratis, dan Prioritas

“Jadi tugas Kemendagri menghidupkan kembali,” katanya, merujuk pada upaya pemulihan fungsi pemerintahan desa di wilayah terdampak, termasuk Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari langkah pemulihan, Kemendagri akan mengirimkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai 3 Januari 2026.

Meski penugasan utama difokuskan ke wilayah terdampak terparah di Aceh, langkah ini diharapkan menjadi model percepatan pemulihan administrasi pemerintahan desa di seluruh daerah terdampak bencana di Sumatera, termasuk Sumatera Barat.

Baca Juga

Polres Kampar Fokus Cari Ipda Angga Mufajar di Batang Anai

Pemerintah berharap, dengan pemulihan bertahap infrastruktur dan administrasi desa, pelayanan kepada masyarakat Sumatera Barat dapat kembali berjalan normal dan mendukung proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana secara menyeluruh.

Editor : Wahyu Sikumbang