Jejak Sejarah Jadi Modal, Bukittinggi Dorong Pengakuan Daerah Khusus Nasional

JAKARTA, iNEWSPadang.ID — Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersama jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemko Bukittinggi untuk meminta dukungan politik dan moral atas usulan penetapan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus di Indonesia.

Ramlan menjelaskan, Bukittinggi memiliki posisi historis yang sangat kuat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kota ini tidak hanya dikenal sebagai tempat kelahiran Proklamator Mohammad Hatta, tetapi juga pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat Agresi Militer Belanda II.

Baca Juga

Pemko Bukittinggi Temukan Tunggakan IMB dan PBB BTC Bernilai Miliaran Rupiah

Menurut Ramlan, peran tersebut menempatkan Bukittinggi sejajar dengan DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks sejarah perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kota Bukittinggi memiliki catatan sejarah penting bagi NKRI, mulai dari kelahiran Proklamator Mohammad Hatta hingga menjadi pusat PDRI pada masa Agresi Militer Belanda II,” ujar Ramlan dalam pertemuan tersebut.

Wali Kota Bukittinggi bersama jajaran bertemu Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026, guna meminta dukungan pengusulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus serta hibah sarana pelayanan publik. Foto: Istimewa

Atas dasar itu, Pemerintah Kota Bukittinggi berencana mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah pusat agar kota ini mendapat pengakuan sebagai Daerah Khusus. Ramlan berharap dukungan dari kepala daerah yang memiliki latar belakang historis serupa dapat memperkuat argumentasi tersebut di tingkat nasional.

Baca Juga

Dari Kadis ke Sekwan, Hendry Dipercaya Jembatani Pemko dan DPRD Bukittinggi

Ramlan juga meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri guna membahas dukungan lebih lanjut terhadap usulan tersebut.

Sebelumnya, Wali Kota Bukittinggi juga telah menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan memperoleh dukungan penuh atas rencana yang sama. Dukungan dari dua daerah dengan status khusus ini dinilai menjadi sinyal positif bagi langkah Bukittinggi ke depan.

Selain membahas status daerah khusus, Ramlan turut mengajukan permohonan dukungan hibah sarana dan prasarana pelayanan publik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan wilayah yang relatif kecil namun berpenduduk padat serta berfungsi sebagai pusat layanan bagi daerah penyangga, Bukittinggi kerap menjalankan tugas lintas wilayah, terutama dalam penanganan kebakaran, penyelamatan, dan kebencanaan.

Baca Juga

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bukittinggi Tebang Mahoni dan Tanam Tabebuya

“Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal, kami mengusulkan hibah kendaraan damkar, rescue, truk sampah, mobil derek, armada pengendalian lalu lintas, bus sekolah, hingga motor operasional,” ungkap Ramlan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Bukittinggi. Ia menilai ketiga daerah, yakni Bukittinggi, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, memiliki benang merah sejarah perjuangan kemerdekaan yang kuat. Pramono juga menyatakan kesediaannya membantu mempertemukan Pemko Bukittinggi dengan Megawati Soekarnoputri.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan komitmen untuk memberikan hibah sarana dan prasarana pendukung urusan ketentraman dan ketertiban umum, lingkungan hidup, serta perhubungan. Bukittinggi bahkan disebut masuk dalam daftar daerah prioritas penerima hibah pada tahun 2026, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di kota tersebut.

Editor : Wahyu Sikumbang