Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : BPSDM Kemendagri Perkuat Layanan Digital, Lima Inovasi Sekretariat Dipaparkan di Bukittinggi
Advertisement . Scroll to see content

Pengadilan Agama Sebut 5.000 Warga Bukittinggi Belum Catatkan Pernikahan

Kamis, 19 November 2026 | 21:20 WIB
  • author Wahyu Sikumbang
Pengadilan Agama Sebut 5.000 Warga Bukittinggi Belum Catatkan Pernikahan
Suasana pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu bagi 49 pasangan suami istri di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Kamis (19/11/2026). (Foto: Istimewa)

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Sebanyak 49 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah terpadu yang digelar Pengadilan Agama Bukittinggi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dan didukung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah secara agama Islam, tetapi belum memiliki pencatatan perkawinan secara resmi oleh negara.

Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan, pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Menurut Roza, berdasarkan hasil pendaftaran dan verifikasi berkas administrasi oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, terdapat 49 pasangan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti persidangan.

Untuk pelaksanaan sidang tersebut, Pengadilan Agama Bukittinggi menurunkan tujuh hakim beserta panitera pengganti. Kegiatan juga melibatkan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dari seluruh kecamatan di Bukittinggi serta tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Pembiayaan kegiatan dibantu melalui dana zakat Baznas Kota Bukittinggi. Roza menyebut penyaluran dana tersebut telah melalui pertimbangan dan disesuaikan dengan ketentuan agama.

Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Bukittinggi, Yesi Endriani Ramlan, mengatakan program isbat nikah merupakan salah satu turunan dari program Sekolah Keluarga.

Menurut Yesi, kegiatan serupa pernah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada 2019. Program tersebut kembali digelar pada 2026 melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama serta dukungan Baznas.

Ia menjelaskan, program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, tetapi belum mencatatkannya secara resmi sehingga belum memiliki dokumen perkawinan dari negara.

Yesi menyebut persoalan pernikahan yang belum tercatat menjadi salah satu temuan dalam pelaksanaan awal program Sekolah Keluarga.

Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Salman, mengatakan melalui layanan satu hari atau one day service, pasangan yang permohonan isbat nikahnya dikabulkan majelis hakim dapat langsung menerima sejumlah dokumen.

Dokumen tersebut meliputi salinan penetapan pengadilan, buku nikah dari KUA, serta dokumen kependudukan berupa kartu keluarga baru dan akta kelahiran anak dari Disdukcapil Kota Bukittinggi.

Salman berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan untuk mengurangi jumlah pernikahan yang belum tercatat secara resmi.

Ia menyebut berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat sekitar 5.000 warga Bukittinggi yang pernikahannya belum tercatat. "Semoga ini bisa terus berlangsung ke depannya, hingga Bukittinggi nol kasus pernikahan yang tidak tercatat. Karena hingga kini, data menyebutkan, sebanyak 5.000 warga Bukittinggi yang pernikahannya belum tercatat. Ini tentu harus kita tuntaskan bersama," ungkapnya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, yang mewakili Wali Kota Bukittinggi, menyatakan program tersebut penting untuk membantu masyarakat memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas perkawinan mereka.

Menurut Rismal, pencatatan perkawinan juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal administrasi kependudukan.

Ia menjelaskan, kelengkapan dokumen perkawinan dan kependudukan keluarga dapat mendukung pemenuhan hak anak melalui kepemilikan dokumen resmi.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengapresiasi dukungan Baznas dalam pembiayaan kegiatan tersebut melalui dana zakat.

Editor: Wahyu Sikumbang

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut