BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kabupaten Agam menyusun strategi penanganan banjir melalui pengelolaan drainase terpadu lintas wilayah. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Triarga, Selasa, 21 April 2026.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi. Pembahasan difokuskan pada solusi konkret untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi, dengan mempertimbangkan keterkaitan sistem aliran air antara wilayah Bukittinggi dan Agam.
Rismal Hadi menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah rekayasa aliran air untuk mengurangi debit yang masuk ke Kota Bukittinggi, khususnya dari kawasan Jambu Air. Air direncanakan dialihkan melalui jalur Bypass menuju Batang Tambuo sebagai langkah mitigasi.
“Salah satu upaya yang dinilai paling memungkinkan adalah mengurangi debit air yang masuk ke Kota Bukittinggi, khususnya dari kawasan Jambu Air dengan mengalirkannya melalui jalur Bypass hingga ke Batang Tambuo,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan saluran pengalihan tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama terkait perizinan penggunaan jalan nasional. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan rekayasa lalu lintas selama proses pengerjaan yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan.
Rapat koordinasi Pemprov Sumbar, Pemko Bukittinggi, dan Pemkab Agam membahas strategi penanganan banjir, Selasa (21/4/2026). Foto: Istimewa
Pemerintah juga akan meninjau kembali desain teknis atau detail engineering design (DED) agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Rismal menegaskan, langkah konkret perlu segera diambil agar penanganan banjir dapat berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. “Kalau ini sudah kita sepakati, kita harus segera mengambil langkah konkret agar penanganan banjir dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefnihan, menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang melalui manajemen air terpadu lintas wilayah. Ia menyebut, pengendalian aliran air tidak hanya dilakukan di hilir, tetapi juga di wilayah hulu melalui pembangunan infrastruktur seperti kolam retensi dan sumur resapan.
Menurutnya, perencanaan tersebut membutuhkan dukungan data serta sinergi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, agar dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
Di tengah upaya pemerintah, suara warga turut mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga perawatan fasilitas yang sudah ada. Seorang warga perbatasan Bukittinggi-Agam, Harrys Ladent, menilai pengawasan drainase saat ini jauh berkurang dibanding masa lalu. "Dan drainase yang dibuat Belanda dulu memang kuat dan penuh perhitungan. Setelah Bukittinggi otonom, tidak ada kontrol selokan, drainase tidak terurus. Toko-toko dibangun di atas selokan dan dinas terkait tidak kontrol seperti dulu. Contohnya drainase yang di Bypass tidak pernah dikontrol oleh dinas terkait, kini sudah penuh oleh kerikil dan sampah," katanya.
Ia mengingat bagaimana pada era sebelumnya, saluran drainase rutin dikontrol sehingga banjir jarang terjadi. Namun kini, banyak saluran yang tidak terawat dan bahkan tertutup bangunan. “Kalau dibuat drainase baru tapi setelah dibangun tidak pernah dikontrol, itu tidak ada gunanya. Banyak saluran sekarang sudah penuh kerikil dan sampah,” katanya.
Kantor Balaikota Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan kebijakan strategis bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Foto: Wahyu Sikumbang)
Harrys pun mencontohkan, resapan yang dibuat zaman walikota Erman Safar di Bukik Apik, kini sudah dipenuhi lumpur dan sampah. "Sampai kini dinas terkait tidak pernah datang untuk mengontrol atau periksa apakah resapan lancar dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara nilai resapan dianggarkan lebih kurang Rp2 Miliar, baru tiga tahun umur resapan belum pernah pihak terkait menindaklanjuti atas kurang berfungsinya resapan air tersebut," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi fasilitas resapan air yang dinilai tidak lagi berfungsi optimal karena kurangnya perawatan. Padahal, pembangunan infrastruktur tersebut telah menelan anggaran besar.
Menurutnya, tanpa pengawasan rutin dan perawatan berkelanjutan, berbagai upaya penanganan banjir berpotensi tidak memberikan hasil maksimal.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi, tidak hanya dalam pembangunan sistem drainase baru, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur melalui pengelolaan dan pengawasan yang konsisten.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
