BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Upaya menjadikan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus Kota Perjuangan terus bergulir. Forum Cendekia dan Akademisi IASMA Birugo Bukittinggi secara resmi menyerahkan kajian akademik tentang usulan pembentukan Daerah Khusus Bukittinggi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangkaian Alek Gadang 170 Tahun Kweekschool dan Temu Alumni SMA Negeri 2 Birugo Bukittinggi, Sabtu (30/5/2026).
Kajian yang disusun oleh tim akademisi dan cendekiawan lintas disiplin ilmu tersebut didukung oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Birugo Bukittinggi. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Bukittinggi memiliki landasan historis, konstitusional, sosial budaya, dan fungsional yang kuat untuk dipertimbangkan memperoleh status daerah khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dokumen kajian diserahkan oleh Koordinator Tim Kajian Prof. Rumainur Malin Batuah bersama Ketua IASMA 2 Birugo M. Fadli dan anggota DPR Ade Rizki Pratama selaku perwakilan alumni kepada Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, yang juga membuka kegiatan tersebut.
Dalam kajian itu disebutkan bahwa Bukittinggi memiliki posisi istimewa dalam sejarah bangsa Indonesia. Kota ini menjadi salah satu pusat penyelamatan republik saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdiri pada 1948 untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan Indonesia setelah ibu kota negara saat itu diduduki Belanda.
Wali Kota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias saat membuka Seminar 170 Tahun Kweekschool di Gedung Heritage SMAN 2 Bukittinggi, Sabtu (25/4). (Foto: iNewsPadang.ID/ Wahyu Sikumbang)
Forum Cendekia dan Akademisi IASMA Birugo menegaskan bahwa usulan daerah khusus bukanlah pemekaran wilayah ataupun pembentukan provinsi baru. Status khusus yang diusulkan bertujuan memperkuat kewenangan tertentu dalam pengelolaan kota perjuangan, pusat budaya Minangkabau, kawasan warisan sejarah nasional, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Usulan tersebut sejalan dengan langkah yang tengah diperjuangkan Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan Wali Kota Ramlan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Ibnu Asis. Pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat argumentasi historis dan yuridis guna memperoleh status Daerah Khusus Kota Perjuangan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah diplomasi sejarah dengan menjalin silaturahmi dan komunikasi bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menggali dukungan nasional sekaligus memperkuat bukti-bukti sejarah yang berkaitan dengan peran Bukittinggi dalam perjalanan Republik Indonesia.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
