BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan dalam upacara yang berlangsung di Gedung Bhakti Dharma Waspada STIK, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Mengusung tema "KBPP Polri Kembali ke Jati Diri Satya Haprabu", prosesi pengukuhan dipimpin Ketua Harian Dewan Pembina PP KBPP Polri yang juga Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.
Di Kota Bukittinggi, prosesi pengukuhan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang TIK Mapolresta Bukittinggi. Kegiatan tersebut dihadiri Kabag SDM Polresta Bukittinggi AKP Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Gusnawar, S.AP., Wakasat Intelkam Daryono, Kasubbag Watpers SDM Iptu Sukardi, Kasubbag Dalgar Bagren AKP Wendra Ocrinaldi, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KBPP Polri Resor Bukittinggi Wahyu Pujiastoto.
Pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, pengukuhan daring diikuti Ketua KBPP Polri Sumbar Syafrizal Ucok dan Desriyanti yang didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR di Mapolda Sumbar. Sejumlah pengurus KBPP Polri dari Resor Sijunjung, Sawahlunto, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan juga turut bergabung dalam kegiatan tersebut.
Secara nasional, pengukuhan diikuti oleh 526 kepengurusan KBPP Polri tingkat daerah dan resor dari seluruh Indonesia.
Ketua KBPP Polri Sumbar Syafrizal Ucok didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR menghadiri secara virtual pengukuhan Pengurus Pusat KBPP Polri masa bakti 2026–2031 yang dipusatkan di Jakarta. (Foto: Istimewa)
Dalam pengukuhan tersebut, A.H. Bimo Soeryono, S.E., S.H. dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat KBPP Polri masa bakti 2026–2031 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-02/Istimewa/Munas VI/KBPPPolri/V/2026 tentang Ketua Umum Terpilih Pimpinan Pusat KBPP Polri masa bakti 2026–2031.
Dalam kepengurusannya, Bimo menunjuk Ilham Arief Sirajuddin sebagai Sekretaris Jenderal dan Bayu sebagai Bendahara Umum. Kepengurusan baru tersebut berkomitmen memperkuat pendataan digital anak dan keluarga purnawirawan Polri, meningkatkan komunikasi antara pengurus pusat dan daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah yang sah dan Program Presisi Polri.
Selain itu, Bimo menegaskan bahwa organisasi tetap membuka ruang penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang dilakukan secara santun dan tidak mengandung penghinaan.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
