JAKARTA,iNewsPadang.id- Kondisi jalan rusak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, masih menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sejumlah ruas jalan provinsi yang menjadi akses utama menuju daerah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan cukup berat.
Kerusakan terjadi di tujuh pintu masuk Tanah Datar, dengan kondisi aspal terkelupas, jalan berlubang, serta permukaan jalan yang retak dan bergelombang. Situasi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat hujan.
Selain mengganggu kenyamanan, jalan rusak juga berdampak pada kelancaran aktivitas masyarakat. Ruas-ruas tersebut merupakan jalur penting bagi transportasi harian, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta pergerakan ekonomi lokal.
Meski berstatus jalan provinsi dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hingga kini perbaikan menyeluruh belum terealisasi. Keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu kendala dalam penanganan infrastruktur tersebut.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan terus berupaya mendorong percepatan perbaikan. Salah satunya dengan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, bahkan menemui Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Kamis (15/1/2026). Dalam pertemuan itu, Eka Putra menyampaikan kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Tanah Datar yang membutuhkan penanganan segera.
Menurut Eka Putra, persoalan jalan rusak tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, meskipun kewenangan berada di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan warga.
“Meski kewenangan berada di provinsi, sebagai kepala daerah saya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut,” kata Bupati Tanah Datar Eka Putra.
Kerusakan jalan, kata dia, turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, sinergi lintas pemerintahan diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap usulan perbaikan jalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
Editor : Agung Sulistyo
Artikel Terkait
