Aksi Demo Mahasiswa Sorot Ketimpangan Pendidikan

LIMAPULUH KOTA,inews Padang.id-Ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Kamis (7/5/2026), dengan membawa isu ketimpangan akses pendidikan di daerah pelosok. Infrastruktur jalan menuju sekolah, jaringan internet, hingga ketersediaan listrik menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.

Mahasiswa menilai, setelah 80 tahun Indonesia merdeka, masih banyak sekolah di wilayah pedesaan yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Mereka mencontohkan akses jalan berlumpur menuju sekolah serta minimnya jaringan internet di sejumlah daerah terpencil.

Baca Juga

Rapat Wakil Bupati di Kapalo Hilalang Bubar, Warga Usir Rombongan

“Kemana pemerintah daerah selama ini. Jalan berlumpur menuju sekolah di pedesaan, apakah Pemda akan membiarkan pendidikan dipedesaan tertinggal,” ungkap Presiden Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Arif Alhakim, saat berorasi di hadapan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha.

Dalam aksinya, mahasiswa menyebut sejumlah wilayah seperti Maek, Bukik Barisan, Gunung Omeh, dan Galuguah masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap dunia pendidikan. Mereka menilai kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan seolah kurang mendapat perhatian selama bertahun-tahun.

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Lima Puluh Kota dalam beberapa agenda penyampaian aspirasi mahasiswa.

Baca Juga

Viral! Wakil Rektor UNP Jemput Mahasiswa Demo Sambil Ingatkan Waktu Magrib

“Kami ingin dengar dari Wakil Bupati, dimana Bupati Lima Puluh Kota ?,” seru mahasiswa dalam aksi tersebut.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, menyatakan pemerintah daerah tengah memperjuangkan sejumlah kebutuhan pendidikan dan infrastruktur, baik ke pemerintah pusat maupun provinsi.

“Persoalan internet itulah yang sedang diperjuangkan Bupati kita di Jakarta. Guru honorer diperjuangkan jadi PPPK. Jalan Maek, Galuguah, kita perjuangkan kepropinsi dan mana yang menjadi jalan kabupaten sudah kita anggarkan, kalau tidak ada perubahan silakan gulingkan pemerintahan ini,” tegas Wabup yang akrab disapa Rito.

Baca Juga

Ketika Demo Jadi Ajang Guyon: Polisi dan Massa Saling Sapa Saat Bubaran

Ia juga menanggapi persoalan pelaksanaan ujian TKA yang sempat viral di media sosial akibat keterbatasan jaringan internet di salah satu daerah perbukitan. Menurutnya, kendala saat itu dipicu pemadaman listrik, bukan sepenuhnya karena jaringan internet.

“Sehingga guru-guru kita hebat-hebat punya inisiatif untuk mencari jalan lain agar anak anak bisa ujian,” ungkap Rito.

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam itu ditutup dengan penyampaian enam poin tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Di antaranya mendesak pendataan dan perbaikan akses jalan menuju sekolah, pemerataan jaringan internet dan fasilitas belajar di pelosok, serta distribusi listrik bagi sekolah-sekolah terpencil.

Baca Juga

100 Hari ZULMAETA, Mahasiswa Soroti THM, Sampah, hingga Dugaan Praktik Diskriminatif

Mahasiswa meminta seluruh tuntutan tersebut mulai direalisasikan dalam waktu enam bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Mereka juga menegaskan tidak ingin persoalan pendidikan hanya menjadi janji politik tanpa realisasi nyata.

Aksi damai dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Lima Puluh Kota dan Satpol PP hingga massa membubarkan diri menuju kampus masing-masing.

Editor : Agung Sulistyo