Ia menambahkan, penggunaan kendaraan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kondisi daerah. Meski sebagian kendaraan operasional Pemkab Agam dinilai sudah layak diremajakan karena berusia lebih dari 20 tahun, pemerintah daerah tetap mempertimbangkan situasi terkini, terutama pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Agam.
“Tidak mungkin pemerintah daerah melakukan pembelian kendaraan dinas sementara kebutuhan pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas. Fokus anggaran saat ini diarahkan untuk penanganan kebencanaan dan perbaikan infrastruktur terdampak,” kata Lutfi.
Terkait kendaraan yang selama ini digunakan istri bupati, Sekda menjelaskan bahwa fasilitas tersebut digunakan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan pendamping kepala daerah dalam kegiatan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, bukan sebagai fasilitas pribadi.
Pemerintah Kabupaten Agam berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik dalam setiap kebijakan yang diambil.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
