Menurutnya, salah satu prioritas utama adalah pendataan menyeluruh terhadap anak dan cucu purnawirawan Polri di Sumbar agar seluruhnya terdaftar sebagai anggota resmi. Pendataan akan dilakukan dengan sistem jemput bola hingga ke tingkat kabupaten dan kota, termasuk Kepulauan Mentawai. Selain itu, pembentukan kepengurusan di 19 kabupaten dan kota menjadi target strategis.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, KBPP Polri Sumbar juga akan meningkatkan evaluasi internal, kunjungan kerja, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan kepolisian dan sosial kemasyarakatan.
Ketua KBPP Polri Sumbar Syafrizal Ucok memberikan keterangan kepada awak media usai terpilih kembali dalam Musda IV di Aula Mapolda Sumbar, Kamis (12/2/2026). Foto: Wahyu Sikumbang
Hal senada disampaikan Plt. Ketua KBPP Polri Resor Bukittinggi, Wahyu Pujiastoto, menegaskan pentingnya transformasi berbasis data. Ia menyebut pendataan anggota secara masif dan digital menjadi agenda vital organisasi.
“Kita tidak ingin ada anak atau cucu polisi yang merasa berjalan sendiri. Dengan pendataan presisi, kita tahu persis kekuatan yang kita miliki untuk bergerak dalam aksi sosial, politik, maupun ekonomi,” ujar pria yang juga dikenal sebagai Wahyu Sikumbang itu.
Usai penetapan ketua terpilih, Ketua Umum KBPP Polri langsung melantik jajaran pengurus berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP-086/DPP-KBPP POLRI/II/2026 tentang Susunan Personalia Dewan Penasehat dan Pengurus Daerah KBPP Polri Sumatera Barat Masa Bakti 2026–2031.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
