AGAM, iNewsPadang.id — Mantan Ketua DPD RI periode 2009–2016, Irman Gusman, mendorong keterlibatan perantau, pemerintah daerah, niniak mamak, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat di ranah dan perantau untuk membangun kemandirian keluarga sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi nagari.
Hal tersebut disampaikan Irman saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar dan Lokakarya 2026 bertema "Kolaborasi Ranah-Rantau untuk Nagari Maju dan Masyarakat Sejahtera" di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr. Lutfi, dan dihadiri sekitar 100 wali nagari yang tergabung dalam Persatuan Wali Nagari (Perwana) Kabupaten Agam, para camat, serta staf organisasi perangkat daerah terkait. Badan Pusat Statistik (BPS) juga turut hadir.
Dalam pemaparannya, Irman menyoroti posisi Kabupaten Agam yang berada pada urutan ke-14 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak.
Seminar dan Lokakarya 2026 membahas strategi kolaborasi pemerintah daerah, perantau, dan masyarakat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Kabupaten Agam, yang dikenal memiliki banyak tokoh dan perantau sukses di berbagai bidang.
Irman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai gerakan bersama. Menurutnya, potensi sumber daya manusia, jejaring perantau, serta kekuatan sosial masyarakat nagari perlu diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data masyarakat miskin. Camat, wali nagari, hingga perangkat jorong dinilai memiliki peran penting dalam memastikan data penerima program sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Ketepatan pendataan menjadi salah satu faktor penting agar bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi tidak salah sasaran.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
