Dari sisi kejadian bencana, Ramlan mengungkapkan, sepanjang 2024 tercatat 97 kejadian di Kota Bukittinggi. Rinciannya terdiri atas 46 kejadian banjir, dua gempa bumi, lima tanah longsor, 41 cuaca ekstrem, dan tiga puting beliung.
Pemerintah Kota Bukittinggi, lanjutnya, juga terus melakukan pemeliharaan drainase sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan banjir.
Ramlan menegaskan, pengusulan BPBD dengan tipelogi Tipe C tidak mengurangi perhatian pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana. Kebutuhan tenaga teknis nantinya akan disesuaikan melalui perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Penguatan pejabat fungsional juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian masing-masing.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan melaksanakan suburusan pemerintahan bidang bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syaiful menjelaskan, pembentukan BPBD Kota Bukittinggi telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Rekomendasi Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.
Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tersebut telah melalui proses harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berdasarkan surat Nomor W3.PP.02.04-323 tertanggal 6 November 2026 untuk dibahas bersama DPRD Kota Bukittinggi.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
