Warga Bukittinggi Berharap Perda Ketenagakerjaan Permudah Anak Muda Mendapat Pekerjaan

Wahyu Sikumbang
Asril memperhatikan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Payakumbuh, Patrianus Syahid yang sedang memaparkan persoalan tenaga kerja. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Persoalan pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja menjadi perhatian dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang digelar pada 7–8 November 2026 di Aula Diklat Pertanian BP3 Prov. Sumbar, Jl. Pertanian Bukittinggi.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Asril, S.E., dari Fraksi Partai NasDem. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk peran pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja.

Dalam sambutannya, Asril menyoroti tantangan ketenagakerjaan di tengah bonus demografi. Menurut dia, pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun belum sepenuhnya diikuti dengan ketersediaan kesempatan kerja yang dapat diakses masyarakat.

Ia menyebut, kondisi tersebut menjadi perhatian menjelang visi Indonesia Emas 2045. Sebab, di tengah harapan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, masih banyak generasi muda yang menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan.

"Perda ini di zaman ini sangat diperlukan, apalagi saat ini ada bonus demografi. Kita merasakan lapangan pekerjaan kita kurang," kata Asril.


Peserta sosialisasi Perda Ketenagakerjaan menyimak pemaparan mengenai ketentuan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Sumatera Barat. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

Ia juga menilai kesempatan kerja sebenarnya tersedia, termasuk peluang bekerja di luar negeri. Namun, masyarakat perlu memperoleh informasi, keberanian untuk mengakses kesempatan tersebut, serta persiapan melalui pelatihan yang sesuai.

Asril mencontohkan peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang dan sejumlah negara lainnya yang memerlukan pelatihan sebelum calon pekerja diberangkatkan.

Menurut dia, salah satu hal yang diatur dalam perda tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha melalui pembinaan dan pelatihan.

Editor : Wahyu Sikumbang

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network