Ramlan Beberkan Alasan Pemko Bukittinggi Usulkan BPBD Tipe C, Ini Rinciannya

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias membeberkan sejumlah pertimbangan Pemerintah Kota (Pemko) mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tipelogi Tipe C, meskipun hasil pemetaan suburusan bencana menunjukkan skor 480 atau masuk kategori Tipe A.

Penjelasan tersebut disampaikan Ramlan saat memberikan jawaban atas pemandangan umum enam fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan BPBD dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (13/11/2026).

Ramlan menjelaskan, pengusulan Tipe C mempertimbangkan aspek yuridis, kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja, serta efektivitas pelayanan. Salah satu pertimbangannya adalah belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi yang saat ini mencapai 43 persen.

"Pemilihan Tipe C didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebutuhan tunjangan jabatan dan TPP struktural BPBD Tipe C sekitar Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta, dan Tipe A Rp911,19 juta. Penghematan anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat," jelasnya.

Menurut Ramlan, dari sisi efektivitas pelayanan dan koordinasi lintas perangkat daerah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi BPBD tidak berbeda antara Tipe A, B, maupun C. Koordinasi akan dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Terkait mitigasi berbasis risiko, Pemko Bukittinggi tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030. Penguatan mitigasi juga dilakukan melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, dan relawan kebencanaan.

Dari sisi sumber daya manusia, kebutuhan personel BPBD akan disesuaikan melalui analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

Berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah daerah, kebutuhan organisasi BPBD terdiri atas lima jabatan struktural, enam jenis jabatan pelaksana dengan kebutuhan sembilan orang, serta lima jenis jabatan fungsional dengan kebutuhan 80 orang.

Editor : Wahyu Sikumbang