Ramlan menegaskan, pembentukan BPBD tidak hanya berkaitan dengan penataan struktur organisasi, tetapi juga penguatan seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Upaya tersebut akan melibatkan seluruh unsur untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat.
Sebelumnya, dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, sejumlah anggota DPRD memberikan catatan terhadap usulan pembentukan BPBD Tipe C.
Fraksi Demokrat menyoroti kecukupan sumber daya manusia, kewenangan, sarana, anggaran, serta sistem kerja organisasi. Fraksi tersebut menilai efisiensi kelembagaan harus tetap menjamin kemampuan pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Fraksi Karya Kebangsaan melalui Berliana Betris juga meminta agar penataan kelembagaan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana, kesiapan sarana dan prasarana, mitigasi, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, Fraksi PPP-PAN melalui Dede Harahap menekankan pentingnya anggaran memadai, personel profesional dan terlatih, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pengawasan kinerja BPBD.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi menjelaskan, setelah enam fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna pagi hari, agenda dilanjutkan dengan penyampaian jawaban wali kota pada hari yang sama.
"Rangkaian rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, Ranperda akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi," ungkapnya.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
