Pemko Bukittinggi Berhentikan ASN Berinisial F, Sekda Tegaskan Wali Kota Tak Terlibat

Wahyu Sikumbang
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menyampaikan keterangan terkait pemberhentian ASN berinisial F yang dijatuhi sanksi disiplin berat. (Foto: Istimewa)

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi resmi memberhentikan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial F setelah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat karena tidak masuk kerja selama beberapa bulan.

Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut diserahkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi kepada yang bersangkutan pada Jumat (13/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, mengatakan pemberhentian F dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Rismal, ketidakhadiran F selama berbulan-bulan tanpa masuk kerja menjadi dasar penjatuhan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS.

"SK pemberhentian yang bersangkutan telah kita serahkan hari ini. Sesuai aturan, yang bersangkutan juga berhak mengajukan banding dengan tenggat waktu 15 hari kerja," ungkap Rismal, Jumat (13/11/2026).

F sebelumnya diduga terlibat dalam kasus penipuan dengan modus menawarkan investasi atau penyertaan modal sebagai pemasok bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kesempatan penyerahan SK tersebut, F juga menyampaikan bahwa Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, tidak terlibat dalam dugaan penipuan yang dilakukannya.

Rismal menyebutkan, F menegaskan bahwa tindakan yang diduga dilakukannya tersebut merupakan urusan di luar kedinasan dan tidak melibatkan Wali Kota Bukittinggi.

"Yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan Bapak Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias dalam tindakan yang ia lakukan di luar kedinasan. Jadi, sudah jelas, Bapak Wali Kota tidak terlibat apa-apa. F juga sudah diberhentikan karena melanggar aturan disiplin pegawai," ungkapnya.

Dengan penyerahan SK tersebut, F telah menerima keputusan pemberhentian sebagai PNS. Namun, sesuai keterangan Sekda, yang bersangkutan masih memiliki hak untuk mengajukan banding dalam tenggat waktu 15 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor : Wahyu Sikumbang

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network