Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Mulai Belajar 5 Januari 2026, 54 Sekolah Gunakan Tenda
JAKARTA, iNewsPadang.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak banjir Sumbar, Aceh dan Sumatera Utara akan dimulai kembali pada Senin, 5 Januari 2026.
Pemerintah saat ini tengah berkejaran dengan waktu untuk memulihkan fasilitas pendidikan dan infrastruktur ekonomi pascabencana.
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera telah berdampak pada sedikitnya 3.700 sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.100 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan berat. Saat ini, fokus pemerintah adalah melakukan pembersihan massal pada 587 sekolah yang masih tertimbun material sisa bencana.
"Target kita proses pembersihan tuntas pada 4 Januari, sehingga keesokan harinya siswa bisa mulai belajar kembali," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Meski proses pemulihan dipercepat, Pratikno mengakui tidak semua bangunan sekolah bisa langsung digunakan secara permanen. Sebanyak 54 sekolah dipastikan akan mengawali semester baru dengan melakukan proses pembelajaran di tenda-tenda darurat yang telah disiapkan pemerintah.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga melaporkan progres positif pada pemulihan sarana ekonomi masyarakat. Sebagian besar pasar tradisional di tiga provinsi terdampak kini sudah mulai beroperasi kembali:
Sumatera Utara: Dari 47 pasar yang terdampak, 46 di antaranya sudah beroperasi penuh dan menyisakan satu pasar dalam tahap percepatan.
Sumatera Barat: Dua dari tiga pasar terdampak sudah mulai melayani transaksi jual-beli.
Aceh: Terdapat 112 pasar yang terdampak, di mana 18 pasar sudah beroperasi sepenuhnya sementara sisanya masih dalam proses pembenahan infrastruktur dan pembersihan.
Langkah ini diambil guna memastikan roda ekonomi warga lokal tetap berjalan di tengah masa pemulihan pascabencana. Pemerintah berkomitmen terus mengerahkan tenaga untuk mempercepat pembersihan sisa-sisa kerusakan infrastruktur agar layanan publik kembali normal secara bertahap.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta