Bukittinggi Diusulkan Jadi Daerah Khusus, Kajian Akademik Diserahkan ke Pemkot

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Upaya menjadikan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus Kota Perjuangan terus bergulir. Forum Cendekia dan Akademisi IASMA Birugo Bukittinggi secara resmi menyerahkan kajian akademik tentang usulan pembentukan Daerah Khusus Bukittinggi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangkaian Alek Gadang 170 Tahun Kweekschool dan Temu Alumni SMA Negeri 2 Birugo Bukittinggi, Sabtu (30/5/2026).

Kajian yang disusun oleh tim akademisi dan cendekiawan lintas disiplin ilmu tersebut didukung oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Birugo Bukittinggi. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Bukittinggi memiliki landasan historis, konstitusional, sosial budaya, dan fungsional yang kuat untuk dipertimbangkan memperoleh status daerah khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga

Seminar Internasional Warnai Peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Diikuti Delegasi 36 Negara

Dokumen kajian diserahkan oleh Koordinator Tim Kajian Prof. Rumainur Malin Batuah bersama Ketua IASMA 2 Birugo M. Fadli dan anggota DPR Ade Rizki Pratama selaku perwakilan alumni kepada Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, yang juga membuka kegiatan tersebut.

Dalam kajian itu disebutkan bahwa Bukittinggi memiliki posisi istimewa dalam sejarah bangsa Indonesia. Kota ini menjadi salah satu pusat penyelamatan republik saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdiri pada 1948 untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan Indonesia setelah ibu kota negara saat itu diduduki Belanda.

Wali Kota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias saat membuka Seminar 170 Tahun Kweekschool di Gedung Heritage SMAN 2 Bukittinggi, Sabtu (25/4). (Foto: iNewsPadang.ID/ Wahyu Sikumbang)

Forum Cendekia dan Akademisi IASMA Birugo menegaskan bahwa usulan daerah khusus bukanlah pemekaran wilayah ataupun pembentukan provinsi baru. Status khusus yang diusulkan bertujuan memperkuat kewenangan tertentu dalam pengelolaan kota perjuangan, pusat budaya Minangkabau, kawasan warisan sejarah nasional, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Baca Juga

100 Tahun Jam Gadang, Pemko Bukittinggi dan Polda Sumbar Tanam 1.000 Pohon

Usulan tersebut sejalan dengan langkah yang tengah diperjuangkan Pemerintah Kota Bukittinggi di bawah kepemimpinan Wali Kota Ramlan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Ibnu Asis. Pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat argumentasi historis dan yuridis guna memperoleh status Daerah Khusus Kota Perjuangan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah diplomasi sejarah dengan menjalin silaturahmi dan komunikasi bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menggali dukungan nasional sekaligus memperkuat bukti-bukti sejarah yang berkaitan dengan peran Bukittinggi dalam perjalanan Republik Indonesia.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga menggelar seminar nasional yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dan akademisi. Hasil seminar tersebut dibukukan sebagai dokumen pendukung yang diharapkan dapat memperkuat dasar akademis dan yuridis usulan status daerah khusus.

Baca Juga

Jadi Pusat Literasi Dunia di IMLF 2026, Bukittinggi Sambut 250 Delegasi dari 36 Negara

Penyusunan naskah akademik bersama Forum Cendekia IASMA juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Kajian itu menegaskan bahwa status khusus yang diusulkan tidak berkaitan dengan pemekaran daerah, melainkan bertujuan memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap nilai-nilai sejarah yang dimiliki Bukittinggi sebagai kota perjuangan.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga memanfaatkan berbagai momentum strategis untuk mengkampanyekan nilai sejarah kota tersebut. Perayaan 100 Tahun Jam Gadang dan pelaksanaan International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) menjadi sarana memperkenalkan peran historis Bukittinggi kepada masyarakat nasional maupun internasional.

Di tingkat regional, Pemko Bukittinggi turut membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna menyamakan visi dalam memperjuangkan pengakuan terhadap Bukittinggi sebagai daerah yang memiliki kontribusi penting dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah usai pernyataan dukungan terhadap wacana penetapan Bukittinggi sebagai Daerah Istimewa berbasis sejarah PDRI, Selasa (20/1/2026). (Foto: Istimewa).

Baca Juga

Dubes Belanda hingga 1.500 Peserta Ambil Bagian, Ini Rute Lengkap Jam Gadang Run 2026 di Bukittinggi

Dalam kajiannya, Forum Cendekia dan Akademisi IASMA Birugo juga menyebut Indonesia pernah memiliki empat kota yang berperan sebagai ibu kota negara, yakni Jakarta, Yogyakarta, Bukittinggi, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan perspektif tersebut, forum menilai Bukittinggi layak memperoleh perhatian dan penguatan peran yang proporsional melalui status khusus.

"Pengakuan terhadap kekhususan Bukittinggi merupakan bentuk penghormatan negara terhadap daerah yang memiliki kontribusi nyata dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa paling kritis dalam sejarah bangsa," demikian salah satu poin yang tertuang dalam kajian tersebut.

Selain memiliki nilai historis yang kuat, Bukittinggi saat ini juga menjalankan fungsi strategis sebagai pusat perdagangan, pendidikan, budaya, jasa, dan pariwisata di Sumatera Barat. Peran regional tersebut dinilai membutuhkan tata kelola yang lebih adaptif untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Baca Juga

Hari Lahir Pancasila 2026, Wako Bukittinggi Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Toleransi

Melalui status daerah khusus, forum akademisi berharap pemerintah dapat memperkuat pendidikan sejarah dan kebangsaan, melestarikan warisan budaya Minangkabau, mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan, memperkuat pengelolaan kawasan heritage nasional, serta meningkatkan kualitas tata kelola perkotaan dan lingkungan.

Forum Cendekia dan Akademisi IASMA Birugo juga mengajak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, generasi muda, serta perantau Minangkabau untuk membuka ruang dialog yang konstruktif mengenai masa depan Bukittinggi.

"Bukittinggi bukan hanya kota yang mencatat sejarah. Bukittinggi adalah kota yang pernah menyelamatkan sejarah Republik Indonesia," ungkap Prof. Rumainur Malin Batuah.

Editor : Wahyu Sikumbang