Warga Bukittinggi Berharap Perda Ketenagakerjaan Permudah Anak Muda Mendapat Pekerjaan

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Persoalan pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja menjadi perhatian dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang digelar pada 7–8 November 2026 di Aula Diklat Pertanian BP3 Prov. Sumbar, Jl. Pertanian Bukittinggi.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Asril, S.E., dari Fraksi Partai NasDem. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk peran pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja.

Dalam sambutannya, Asril menyoroti tantangan ketenagakerjaan di tengah bonus demografi. Menurut dia, pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun belum sepenuhnya diikuti dengan ketersediaan kesempatan kerja yang dapat diakses masyarakat.

Ia menyebut, kondisi tersebut menjadi perhatian menjelang visi Indonesia Emas 2045. Sebab, di tengah harapan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, masih banyak generasi muda yang menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan.

"Perda ini di zaman ini sangat diperlukan, apalagi saat ini ada bonus demografi. Kita merasakan lapangan pekerjaan kita kurang," kata Asril.

Peserta sosialisasi Perda Ketenagakerjaan menyimak pemaparan mengenai ketentuan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Sumatera Barat. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

Ia juga menilai kesempatan kerja sebenarnya tersedia, termasuk peluang bekerja di luar negeri. Namun, masyarakat perlu memperoleh informasi, keberanian untuk mengakses kesempatan tersebut, serta persiapan melalui pelatihan yang sesuai.

Asril mencontohkan peluang penempatan tenaga kerja ke Jepang dan sejumlah negara lainnya yang memerlukan pelatihan sebelum calon pekerja diberangkatkan.

Menurut dia, salah satu hal yang diatur dalam perda tersebut adalah kewajiban pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha melalui pembinaan dan pelatihan.

"Kita yang hadir di sini mau bekerja atau mau berusaha? Kalau mau bekerja, apa langkah-langkah yang akan kita tempuh? Nah, pemerintah lah yang melatih, membina. Memberikan pembinaan-penggunaan, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Perda ini mengatur apa yang harus dilakukan pemerintah," ujarnya.

Asril berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan perda tersebut, tetapi juga memahami ketentuan, persyaratan, pedoman, hingga sanksi yang diatur di dalamnya.

"Target saya saudara-saudara saya di sini mengerti. Tidak hanya sekadar mengerti, tapi juga tahu dengan aturan-aturan, syarat-syarat, pedoman, sanksi, dan lain sebagainya," tambahnya.

Harapan terhadap terbukanya kesempatan kerja juga disampaikan peserta sosialisasi, Yuni Hasdewita, warga Banto Laweh, Kelurahan Kayu Kubu, Bukittinggi.

Yuni berharap perda tersebut dapat mendorong terbukanya akses pekerjaan bagi generasi muda, terutama mereka yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi belum mendapatkan pekerjaan meskipun telah melamar ke berbagai tempat.

Yuni Hasdewita, warga Banto Laweh, Kayu Kubu, menyampaikan harapan agar akses informasi lowongan dan kesempatan kerja bagi generasi muda semakin terbuka. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

"Kan banyak anak-anak yang sudah tamat sekolah maupun kuliah tapi tak kunjung dapat bekerja meski melamar ke sana kemari. Bisa dengan memperbanyak lowongan kerja, membuka informasi lowongan di berbagai media sosial, dan mempermudah syarat-syarat dapat kerja itu," ujar Yuni.

Ia juga berharap tersedianya pekerjaan dapat membantu generasi muda terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan berbagai perilaku negatif lainnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Payakumbuh, Patrianus Syahid, S.Sos., mengungkapkan salah satu persoalan ketenagakerjaan di Sumatera Barat adalah belum sesuainya hasil pelatihan kerja dan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

"Ketimpangan pelatihan kerja dan keterampilan tenaga kerja membuat banyak yang tidak terserap pasar kerja," kata Patrianus.

Selain persoalan kesesuaian keterampilan, ia menyebut rendahnya produktivitas tenaga kerja juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing daerah.

Menurut Patrianus, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari hal yang dicarikan solusinya melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan tersebut, Asril turut didampingi Patrianus Syahid, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bukittinggi Muhammad Taufik, serta Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bukittinggi Neni Anita.

Editor: Wahyu Sikumbang