Pengadilan Agama Sebut 5.000 Warga Bukittinggi Belum Catatkan Pernikahan
Menurut Yesi, kegiatan serupa pernah dilaksanakan sebanyak tiga kali pada 2019. Program tersebut kembali digelar pada 2026 melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama serta dukungan Baznas.
Ia menjelaskan, program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, tetapi belum mencatatkannya secara resmi sehingga belum memiliki dokumen perkawinan dari negara.
Yesi menyebut persoalan pernikahan yang belum tercatat menjadi salah satu temuan dalam pelaksanaan awal program Sekolah Keluarga.
Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Salman, mengatakan melalui layanan satu hari atau one day service, pasangan yang permohonan isbat nikahnya dikabulkan majelis hakim dapat langsung menerima sejumlah dokumen.
Dokumen tersebut meliputi salinan penetapan pengadilan, buku nikah dari KUA, serta dokumen kependudukan berupa kartu keluarga baru dan akta kelahiran anak dari Disdukcapil Kota Bukittinggi.
Salman berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan untuk mengurangi jumlah pernikahan yang belum tercatat secara resmi.
Ia menyebut berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat sekitar 5.000 warga Bukittinggi yang pernikahannya belum tercatat. "Semoga ini bisa terus berlangsung ke depannya, hingga Bukittinggi nol kasus pernikahan yang tidak tercatat. Karena hingga kini, data menyebutkan, sebanyak 5.000 warga Bukittinggi yang pernikahannya belum tercatat. Ini tentu harus kita tuntaskan bersama," ungkapnya.
Editor: Wahyu Sikumbang