BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID — Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat, 7 November 2025.
Kedua ranperda tersebut mencakup Rancangan Perda tentang APBD Kota Bukittinggi Tahun 2026 dan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna sehari sebelumnya. “Rangkaian rapat paripurna selama tiga hari ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, kedua ranperda akan dibahas secara mendalam melalui rapat kerja bersama DPRD dan Pemerintah Kota,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi didampingi Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis memimpin rapat paripurna terkait Ranperda APBD 2026 dan perubahan pengelolaan aset daerah di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (7/11/2025). Foto: Istimewa
Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2026 dilakukan sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta mengacu pada RKPD Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025. Ia menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar program pembangunan berjalan efektif dan terukur.
“Terkait prioritas program dan efisiensi belanja, pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi bahwa anggaran harus fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat dengan prinsip efisiensi dan hasil yang terukur,” ujar Ibnu.
Pemerintah Kota, lanjutnya, juga tengah memperkuat strategi pengawasan pelaksanaan program agar serapan anggaran lebih optimal.
Ditengah penurunan Dana Transfer Umum (DTU) dan terbatasnya ruang fiskal, Pemko mengantisipasi dengan efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kinerja BUMD, serta pengembangan sektor pariwisata dan investasi daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, Ibnu Asis menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini memungkinkan pengawasan dan pelaporan keuangan dilakukan secara digital dan real-time. Reformasi birokrasi pun diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta keterbukaan informasi publik.
Menanggapi sorotan fraksi terkait pengelolaan aset daerah, Pemko sepakat bahwa perubahan regulasi penting untuk menyesuaikan dengan ketentuan terbaru.
Pemerintah saat ini sedang melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi aset, mempercepat sertifikasi tanah, menerapkan sistem e-BMD, serta menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam penyelesaian dan pengamanan aset bermasalah.
“Untuk Pasar Banto, Stasiun Lambuang, dan aset lainnya, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas. Seluruh masukan fraksi menjadi bahan penyempurnaan pembahasan ranperda. Pemerintah berkomitmen melaksanakan kebijakan yang transparan, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
