Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Soroti Efisiensi, Transparansi, dan Arah Kebijakan APBD 2026

BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID — Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah kota, yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD). Sidang paripurna berlangsung di Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis, 6 November 2025, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Beny Yusrial.

Menurut Beny, rapat paripurna kali ini merupakan tindak lanjut setelah Wali Kota menyampaikan dua Ranperda pada sidang sebelumnya. Seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum sebagai bentuk evaluasi dan masukan terhadap rancangan kebijakan keuangan daerah tahun mendatang.

Baca Juga

DPRD Bukittinggi Soroti Defisit RAPBD 2026 dan Turunnya Dana Transfer Pusat

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Nur Hasra, menegaskan pentingnya efisiensi belanja yang berorientasi pada hasil, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem pajak dan retribusi berbasis digital.

“Fraksi PKS mendorong penerapan prinsip keadilan agar tidak membebani masyarakat, serta peningkatan transparansi anggaran dengan indikator kinerja yang terukur,” ujarnya. Nur Hasra juga menyambut baik pembaruan regulasi aset daerah agar pengelolaannya semakin profesional dan terbuka.

Yundri Refno Putra dari Fraksi Partai Gerindra menyerahkan pemandangan umum fraksi kepada Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, disaksikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis pada rapat paripurna DPRD, Kamis (6/11/2025). Foto: Istimewa

Dari Fraksi Gerindra, Yundri Refno Putra menyoroti kejelasan dasar hukum penyusunan APBD yang harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD kepala daerah terpilih 2024. Ia juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD.

Baca Juga

RAPBD Bukittinggi 2026 Defisit Rp175,6 Miliar, Pemko Siapkan Langkah Efisiensi

“Fraksi Gerindra menilai ranperda ini layak dibahas lebih lanjut, namun kami mencatat masih ada aset yang belum tercantum dalam rencana kebutuhan BMD, termasuk persoalan pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang yang belum dihitung nilai asetnya,” kata Yundri.

Sementara Fraksi NasDem melalui Neni Anita menekankan pentingnya penyusunan APBD yang tertib, efisien, dan berbasis kinerja. Fraksi mendorong pemerintah agar menjelaskan strategi efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. “Kami juga meminta pemerintah memperkuat sektor pariwisata dan BUMD agar ekonomi daerah tumbuh lebih mandiri,” ujarnya.

Editor : Wahyu Sikumbang