Tito menjelaskan, rusaknya kantor desa menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat karena desa merupakan ujung tombak pelayanan publik.
“Jadi tugas Kemendagri menghidupkan kembali,” katanya, merujuk pada upaya pemulihan fungsi pemerintahan desa di wilayah terdampak, termasuk Sumatera Barat.
Sebagai bagian dari langkah pemulihan, Kemendagri akan mengirimkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mulai 3 Januari 2026.
Meski penugasan utama difokuskan ke wilayah terdampak terparah di Aceh, langkah ini diharapkan menjadi model percepatan pemulihan administrasi pemerintahan desa di seluruh daerah terdampak bencana di Sumatera, termasuk Sumatera Barat.
Pemerintah berharap, dengan pemulihan bertahap infrastruktur dan administrasi desa, pelayanan kepada masyarakat Sumatera Barat dapat kembali berjalan normal dan mendukung proses rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana secara menyeluruh.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
