Di tengah upaya pemerintah, suara warga turut mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga perawatan fasilitas yang sudah ada. Seorang warga perbatasan Bukittinggi-Agam, Harrys Ladent, menilai pengawasan drainase saat ini jauh berkurang dibanding masa lalu. "Dan drainase yang dibuat Belanda dulu memang kuat dan penuh perhitungan. Setelah Bukittinggi otonom, tidak ada kontrol selokan, drainase tidak terurus. Toko-toko dibangun di atas selokan dan dinas terkait tidak kontrol seperti dulu. Contohnya drainase yang di Bypass tidak pernah dikontrol oleh dinas terkait, kini sudah penuh oleh kerikil dan sampah," katanya.
Ia mengingat bagaimana pada era sebelumnya, saluran drainase rutin dikontrol sehingga banjir jarang terjadi. Namun kini, banyak saluran yang tidak terawat dan bahkan tertutup bangunan. “Kalau dibuat drainase baru tapi setelah dibangun tidak pernah dikontrol, itu tidak ada gunanya. Banyak saluran sekarang sudah penuh kerikil dan sampah,” katanya.
Kantor Balaikota Bukittinggi sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan kebijakan strategis bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Foto: Wahyu Sikumbang)
Harrys pun mencontohkan, resapan yang dibuat zaman walikota Erman Safar di Bukik Apik, kini sudah dipenuhi lumpur dan sampah. "Sampai kini dinas terkait tidak pernah datang untuk mengontrol atau periksa apakah resapan lancar dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara nilai resapan dianggarkan lebih kurang Rp2 Miliar, baru tiga tahun umur resapan belum pernah pihak terkait menindaklanjuti atas kurang berfungsinya resapan air tersebut," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi fasilitas resapan air yang dinilai tidak lagi berfungsi optimal karena kurangnya perawatan. Padahal, pembangunan infrastruktur tersebut telah menelan anggaran besar.
Menurutnya, tanpa pengawasan rutin dan perawatan berkelanjutan, berbagai upaya penanganan banjir berpotensi tidak memberikan hasil maksimal.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi, tidak hanya dalam pembangunan sistem drainase baru, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur melalui pengelolaan dan pengawasan yang konsisten.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
