"Kita yang hadir di sini mau bekerja atau mau berusaha? Kalau mau bekerja, apa langkah-langkah yang akan kita tempuh? Nah, pemerintah lah yang melatih, membina. Memberikan pembinaan-penggunaan, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Perda ini mengatur apa yang harus dilakukan pemerintah," ujarnya.
Asril berharap masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan perda tersebut, tetapi juga memahami ketentuan, persyaratan, pedoman, hingga sanksi yang diatur di dalamnya.
"Target saya saudara-saudara saya di sini mengerti. Tidak hanya sekadar mengerti, tapi juga tahu dengan aturan-aturan, syarat-syarat, pedoman, sanksi, dan lain sebagainya," tambahnya.
Harapan terhadap terbukanya kesempatan kerja juga disampaikan peserta sosialisasi, Yuni Hasdewita, warga Banto Laweh, Kelurahan Kayu Kubu, Bukittinggi.
Yuni berharap perda tersebut dapat mendorong terbukanya akses pekerjaan bagi generasi muda, terutama mereka yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi, tetapi belum mendapatkan pekerjaan meskipun telah melamar ke berbagai tempat.
Yuni Hasdewita, warga Banto Laweh, Kayu Kubu, menyampaikan harapan agar akses informasi lowongan dan kesempatan kerja bagi generasi muda semakin terbuka. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)
"Kan banyak anak-anak yang sudah tamat sekolah maupun kuliah tapi tak kunjung dapat bekerja meski melamar ke sana kemari. Bisa dengan memperbanyak lowongan kerja, membuka informasi lowongan di berbagai media sosial, dan mempermudah syarat-syarat dapat kerja itu," ujar Yuni.
Ia juga berharap tersedianya pekerjaan dapat membantu generasi muda terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan berbagai perilaku negatif lainnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Payakumbuh, Patrianus Syahid, S.Sos., mengungkapkan salah satu persoalan ketenagakerjaan di Sumatera Barat adalah belum sesuainya hasil pelatihan kerja dan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
