Fraksi tersebut juga menyoroti kebutuhan personel profesional dan terlatih, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terhadap kinerja BPBD.
"Keberhasilan penanggulangan bencana tidak diukur dari besar atau kecilnya struktur organisasi, melainkan dari kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan penyelamatan kepada masyarakat. Bagi kami, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap kebijakan kelembagaan dan penganggaran harus bermuara pada kepentingan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan melaksanakan suburusan pemerintahan bidang bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, pembentukan BPBD Kota Bukittinggi telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Rekomendasi Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.
Ranperda tersebut juga telah melalui proses harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berdasarkan surat Nomor W3.PP.02.04-323 tertanggal 6 November 2026 untuk dibahas bersama DPRD Kota Bukittinggi.
Dalam pemaparannya, Ramlan juga menyebutkan bahwa sepanjang 2024 tercatat 97 kejadian bencana di Kota Bukittinggi, terdiri atas 46 banjir, dua gempa bumi, lima tanah longsor, 41 cuaca ekstrem, dan tiga puting beliung.
Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan BPBD Tipe C dengan prinsip miskin struktur, kaya fungsi. Kebutuhan tenaga teknis nantinya akan disesuaikan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk penguatan pejabat fungsional berdasarkan kompetensi dan keahlian.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
