Fraksi ini juga menyoroti efisiensi anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan relawan, peningkatan kapasitas SDM, serta kesiapsiagaan dan pencegahan bencana.
"Organisasi yang ramping hanya dapat disebut efisien apabila memiliki SDM, kewenangan, sarana, anggaran, dan sistem kerja yang cukup untuk melindungi masyarakat. Kami berharap pembentukan BPBD tidak hanya berorientasi pada penetapan struktur organisasi, tetapi mampu memperkuat fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana. Keselamatan masyarakat harus menjadi ukuran utama," ujarnya.
Sementara itu, Berliana Betris yang mewakili Fraksi Karya Kebangsaan menyampaikan sejumlah masukan terkait penataan kelembagaan BPBD Kota Bukittinggi.
Masukan tersebut meliputi kesesuaian organisasi dengan tingkat kerawanan bencana, kesiapan sarana dan prasarana, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, kepastian koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta ketersediaan anggaran penanggulangan bencana.
Fraksi Karya Kebangsaan juga meminta agar usulan pembentukan BPBD Tipe C dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat.
"Kami menekankan paradigma penanggulangan bencana harus bergeser dari yang semula bersifat reaktif (fokus pada saat tanggap darurat) menjadi lebih proaktif pada tahap prabencana (mitigasi, pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat)," ungkapnya.
Catatan lainnya disampaikan Dede Harahap yang mewakili Fraksi PPP-PAN. Ia meminta agar pembentukan kelembagaan BPBD mempertimbangkan tingkat risiko bencana dan didukung anggaran yang memadai.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
