"Walaupun bantuan ini tidak banyak, kita berharap dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat. Kita juga berharap kondisi keuangan daerah dan pemerintah pusat ke depan semakin baik sehingga kuota bantuan di Kota Bukittinggi dapat bertambah dan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bisa menerima bantuan," ujarnya.
Yesi juga mengimbau masyarakat yang belum terdaftar dalam Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar segera melakukan pendaftaran sehingga dapat diprioritaskan untuk menerima bantuan pemerintah.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dokumen tersebut diminta tidak dipinjamkan kepada pihak lain untuk kepentingan pinjaman daring maupun judi daring karena dinilai dapat berdampak terhadap status penerimaan bantuan sosial.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kota Bukittinggi, Robby Novaldi, mengatakan program bantuan sembako merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya.
Menurutnya, melalui program tersebut, pemerintah berupaya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. “Bantuan sembako yang diberikan untuk keluarga penerima manfaat dan disabilitas ini, mudah-mudahan membantu meringankan beban dan semoga bermanfaat serta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Robby.
Ia menambahkan, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemko Bukittinggi tetap mengalokasikan anggaran untuk program bantuan sosial.
Program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
