APBD Bukittinggi 2025 Defisit Rp13,2 Miliar, Fraksi Karya Kebangsaan Desak Solusi Nyata

BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID — Fraksi Karya Kebangsaan DPRD Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD, kemarin (Senin, 8/9/2025).

Fraksi ini menyoroti defisit anggaran sebesar Rp13,2 miliar serta meminta pemerintah kota menjelaskan strategi untuk mengatasinya, sekaligus memastikan alokasi belanja benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

KPK Pantau Bukittinggi, Pemko Janji Tingkatkan Transparansi Lewat MCSP

Dalam rapat paripurna itu, Fraksi Karya Kebangsaan mengungkapkan bahwa pendapatan daerah meningkat dari Rp730,3 miliar menjadi Rp745,2 miliar, sementara belanja daerah naik dari Rp737,9 miliar menjadi Rp791,5 miliar.

Peningkatan belanja yang lebih besar dari pendapatan inilah yang menimbulkan defisit. “Defisit harus ditangani dengan strategi fiskal yang jelas agar pembangunan tetap berjalan berkesinambungan,” tegas Ketua Fraksi Karya Kebangsaan, Dedi Candra, Selasa (9/9/2025).

Fraksi Karya Kebangsaan menilai pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset.

Baca Juga

Ringankan Beban Keluarga, Pemko Bukittinggi Bagikan Ribuan Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa SD

Upaya ini, menurut mereka, harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan, digitalisasi, dan perluasan basis wajib pajak. Sementara pada sisi belanja, fraksi meminta agar fokus tetap diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial.

Mereka juga menekankan perlunya percepatan realisasi belanja modal, evaluasi belanja pegawai agar tidak membebani anggaran jangka panjang, serta pemantapan program layanan publik yang lebih inklusif. Catatan lain yang disampaikan adalah kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran, agar tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun.

Selain soal defisit, fraksi ini menyoroti dampak perubahan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat, di antaranya peningkatan akses layanan dasar, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga

Bukittinggi Targetkan Predikat Utama PUG 2025, Wali Kota Tekankan Komitmen Kesetaraan Gender

Mereka juga mengingatkan risiko eksternal seperti inflasi maupun hambatan operasional di tingkat OPD yang perlu diantisipasi sejak dini.

Lebih jauh, Fraksi Karya Kebangsaan menyoroti sejumlah isu spesifik yang dinilai krusial bagi masyarakat Bukittinggi, yakni pengelolaan pasar, penyediaan air bersih, tata kelola parkir, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan sampah dan lingkungan, penguatan ekonomi lokal dan UMKM, serta perlindungan bagi masyarakat rentan.

Fraksi Demokrat DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terkait Perubahan APBD 2025 dalam Sidang Paripurna, kemarin (Senin, 8/9/2025). Foto: Wahyu Sikumbang

“Kami menekankan agar perubahan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dijalankan secara transparan serta akuntabel,” tambah Dedi Candra dalam rapat paripurna.

Baca Juga

Bukittinggi Hadirkan Hafidz Palestina, Pemko Dukung Motivasi Pelajar Cinta Alquran

Fraksi Karya Kebangsaan berharap pembahasan lebih lanjut dapat dilakukan secara mendetail dan komprehensif bersama pemerintah daerah, agar setiap kebijakan perubahan anggaran mampu menjawab persoalan nyata di lapangan.

Editor : Wahyu Sikumbang