Wajah Baru Bukittinggi 2027: Fokus Garap RTH, Sekolah Modern, hingga Nasib 3 Pasar Besar

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Pemerintah Kota Bukittinggi resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui kick off meeting yang digelar Jumat, 9 Januari 2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, sebagai penanda dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Kepala Bapelitbangda Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan bahwa kick off meeting ini memiliki peran strategis dan tidak bersifat seremonial. Menurutnya, RKPD merupakan dokumen kunci yang harus selaras dengan program prioritas daerah, kebijakan nasional, serta target pembangunan jangka menengah daerah.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 diarahkan untuk mendukung visi dan misi RPJMD Kota Bukittinggi 2025–2029, yakni Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam program unggulan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa, pembangunan sarana prasarana kota, perlindungan sosial, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

“Penyusunan RKPD 2027 diarahkan agar seluruh dokumen perencanaan saling selaras dan fokus pada target pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Ade.

Suasana penyusunan RKPD Tahun 2027 di aula Balaikota Bukittinggi, Jumat (9/1/2026). Meeting ini sebagai langkah awal perencanaan pembangunan daerah. Foto: Istimewa

Dari sisi pembiayaan, Ade memaparkan kondisi keuangan daerah, proyeksi pendapatan tahun 2027, serta estimasi kemampuan fiskal daerah. Penyusunan anggaran tetap mempertimbangkan belanja wajib, seperti belanja pegawai, operasional perkantoran, pelayanan publik, serta belanja hibah yang bersifat mandatori. Pendekatan money follow program priority atau pendanaan mengikuti program prioritas diterapkan agar belanja daerah benar-benar fokus pada program prioritas, hasil musrenbang, dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diantisipasi pada 2027, di antaranya potensi kebencanaan dan dampak perubahan iklim yang menuntut perencanaan lebih adaptif. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi perhatian, khususnya terkait kewajiban alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen, pengendalian belanja pegawai, serta ketidakpastian dana transfer dari pemerintah pusat. RKPD 2027 juga harus mengakomodasi program nasional wajib seperti Universal Health Coverage (UHC), swasembada pangan, dan program sejuta rumah.

“Melalui kick off meeting ini, kami berharap penyusunan RKPD 2027 bisa lebih tepat waktu, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara komprehensif,” ungkap Ade.

Editor : Wahyu Sikumbang