Defisit Rp13 Miliar, Wali Kota Bukittinggi Pastikan Angkot & Seragam Gratis Tak Terganggu

BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID — Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Bara, Ramlan Nurmatias, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Selasa, 9 September 2025.

Baca Juga

Modul Sekolah Keluarga Gemilang Diluncurkan, Pemerintah Bukittinggi Dorong Peran Keluarga

Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyebut rapat tersebut merupakan tahapan akhir pembicaraan tingkat I atas Raperda Perubahan APBD 2025.

“Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan Senin, 8 September 2025 lalu, masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan umum. Selanjutnya, hari ini kita mendengarkan jawaban Wali Kota,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ramlan Nurmatias menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas masukan yang diberikan.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD, Selasa (9/9/2025). Foto: Wahyu Sikumbang

Baca Juga

Dua Sertifikat Hangus, Pemko dan BPN Bukittinggi Bergerak Cepat Pulihkan Hak Warga

Ia menegaskan bahwa pendapatan daerah akan terus dioptimalkan melalui pajak, retribusi, serta pendapatan transfer sesuai aturan. Sementara itu, belanja difokuskan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman, dan sosial.

“Terkait defisit sebesar Rp13 miliar lebih, APBD akan diatur agar tetap berimbang. Program prioritas, seperti pakaian sekolah gratis, angkot gratis, surau gemilang, perlindungan sosial, event, startup, dan program unggulan lainnya tetap kita jalankan,” kata Ramlan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan DPRD untuk mewujudkan kemandirian fiskal serta belanja yang tepat sasaran, baik administratif maupun substantif.

Baca Juga

Wali Kota Bukittinggi Harap Bulog Sediakan Beras Kuriak Kusuik untuk Bantuan Pangan

Menanggapi isu strategis, seperti pengelolaan pasar, tata kelola parkir, hingga kota ramah wisata, Ramlan menegaskan adanya perbaikan dalam pengelolaan Pasar Atas dan Pasar Banto sesuai kontrak yang akan berakhir pada 2026.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD saat rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2025, Selasa (9/9/2025). Foto: Wahyu Sikumbang

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui digitalisasi dan peningkatan layanan, percepatan realisasi belanja modal, serta mitigasi risiko. Pemerintah juga memberi perhatian pada isu publik seperti air bersih, sampah, UMKM, ketimpangan sosial, dan digitalisasi layanan publik," ungkap Ramlan, sambil menyebutkan bahwa seluruh program Perubahan APBD 2025 disusun efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Editor : Wahyu Sikumbang