Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Soroti Efisiensi, Transparansi, dan Arah Kebijakan APBD 2026

Elfianis, mewakili Fraksi Partai Demokrat, mengapresiasi penyampaian Ranperda APBD 2026 sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Fraksi Demokrat mendorong digitalisasi pajak, penataan aset, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. “Belanja daerah sebaiknya diarahkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memangkas kegiatan yang kurang mendesak,” tutur Elfianis.

Baca Juga

RAPBD Bukittinggi 2026 Defisit Rp175,6 Miliar, Pemko Siapkan Langkah Efisiensi

Dari Fraksi Karya Kebangsaan, Berliana Betris mempertanyakan apakah rancangan APBD 2026 sudah sesuai dengan arah kebijakan daerah, terutama ditengah penurunan dana transfer dari pusat. Ia mengingatkan pentingnya efisiensi dan inovasi pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan ditengah keterbatasan fiskal.

Neni Anita dari Fraksi Partai NasDem menyerahkan naskah pemandangan umum fraksi kepada Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, disaksikan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2026. Foto: Istimewa

Sementara Fraksi PPP–PAN melalui Dedi Patria menilai penyusunan APBD 2026 perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang realistis. Fraksi tersebut mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset yang lebih efektif. “Kami mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pengamanan aset agar pengelolaan barang milik daerah benar-benar transparan dan efisien,” ujarnya.

Rapat paripurna DPRD Bukittinggi tersebut menjadi tahap penting dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh masukan fraksi akan menjadi dasar pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif sebelum penetapan kebijakan akhir.

Baca Juga

Bukittinggi Tetapkan Arah APBD 2026: Pendapatan Rp558,4 Miliar, Fokus pada Efektivitas Program

Editor : Wahyu Sikumbang