Tokoh Masyarakat Geram: Kunker DPRD Padang Pariaman ke Sleman saat Banjir Jadi Contoh Tidak Empati

PADANG PARIAMAN, iNewsPadang.id  – Di tengah masa penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang parah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sejumlah anggota DPRD  daerah tersebut justru melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (2/12/2025) lalu.

Keputusan ini menuai sorotan dan kritik keras dari berbagai pihak, mengingat Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak bencana banjir Sumbar, dengan sejumlah jembatan putus dan ribuan warga terdampak.

Alasan Sudah Terjadwal, Tak Enak Dibatalkan

Baca Juga

Bareskrim Selidiki Dugaan Pembalakan Liar di Balik Kayu Gelondongan Banjir Sumatera

Rombongan Kunker ini terdiri dari anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Padang Pariaman. Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, membenarkan Kunker tetap dilaksanakan meski daerahnya sedang dilanda musibah.

Ia menjelaskan bahwa agenda Kunker tersebut sudah terjadwal dan disepakati melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD sejak jauh hari, sekitar sebulan sebelumnya.

"Pasca-bencana. Di sana, kita sudah turun semuanya, sudah memberi bantuan dan semuanya. Karena ini sudah terjadwal, gitu aja. Sudah terjadwal dari awal, karena ini kan dibamuskan," ujar Afredison, seperti dikutip media usai pertemuan di Pemkab Sleman.

Baca Juga

BNPB Rilis Data Terbaru: Korban Jiwa Banjir dan Longsor Sumatera Barat Capai 196 Orang, 117 Lainnya

Afredison juga mengungkapkan alasan yang menjadi titik fokus kritik publik: "Enggak enak juga kita sudah masuk surat, enggak jadi (kunker) kan enggak enak juga," katanya.

Klaim Pembagian Tugas dan Kondisi Daerah

Meskipun demikian, Afredison mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan pembagian tugas. Tidak semua anggota dewan berangkat, dan sebagian anggota dari Komisi I dan IV ditinggalkan di Padang Pariaman untuk tetap memantau dan membantu penanganan bencana.

"Jadi ada yang berangkat, ada yang tinggal di sana. Kita bagi-bagi. Dari komisi kita (Komisi IV) kita tinggal (tidak ikut kunker) dua orang," jelasnya.

Baca Juga

Perjuangkan Ruang Aman untuk Anak, Zita Anjani Tinjau Pengungsian di Padang

Ia juga menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Padang Pariaman sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah, pusat, hingga LSM.

Dikritik Tokoh Masyarakat

Langkah anggota DPRD ini sontak memicu reaksi negatif, terutama dari tokoh masyarakat yang menilai tindakan tersebut nir empati dan tidak menunjukkan keprihatinan terhadap penderitaan rakyat.

"Mohon kiranya untuk menahan diri sampai kemudian masalah-masalah yang amat berat yang dirasakan oleh masyarakat ini dapat diatasi. Sekali lagi saya mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas sikap ini. Ini sikap yang tidak mempertontonkan rasa empati terhadap beratnya masalah yang diderita oleh rakyat," kritik salah satu tokoh masyarakat.

Baca Juga

Pilu di Jembatan Koto Buruak yang Ambruk: Hugo Selamat, Sang Ibu Hilang Ditelan Derasnya Batang Anai

Dalam Kunker di Sleman, Yogyakarta rombongan DPRD Padang Pariaman berdiskusi dengan jajaran Pemkab Sleman terkait sejumlah program, termasuk pelayanan bantuan sosial. Kunjungan ini dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu (6/12) mendatang.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta