Pengurus KAN se-Kurai Sepakati SOP Adat dan Rancang Pernag Bersama Pemkot

BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID — Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan tatanan adat yang digagas oleh Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Nagari Kurai. Dukungan ini disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan koordinasi lima pengurus KAN yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Sabtu (11/4/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan pengurus KAN dari Mandiangin, Koto Selayan, Aur Birugo, Tigo Baleh, dan Guguak Panjang, serta dihadiri unsur pemerintah dan tokoh adat, termasuk niniak mamak, cadiak pandai, dan para lurah.

Baca Juga

58 PNS Baru Bukittinggi Disumpah, Wako Tekankan Profesionalisme dan Netralitas

Camat Mandiangin Koto Selayan, Syukri Naldi, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung langkah strategis pengurus KAN dalam memperkuat sistem adat sekaligus menyelaraskan pelayanan administrasi di tengah masyarakat.

“Pemkot sangat mendukung langkah strategis yang dilakukan Pengurus KAN bersama niniak mamak dalam upaya keseragaman pelayanan administrasi dan penguatan tatanan adat sosial di tengah anak kemenakan dan masyarakat,” ujar Syukri.

Dia menyampaikan, sinergi antara KAN dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sekaligus mencegah potensi konflik sosial. Selama ini, masukan dari tokoh adat dinilai turut memperkuat jalannya pemerintahan di tingkat lokal.

Baca Juga

Tokoh Bukittinggi Nofil Anoverta Masuk Jajaran Direksi BUMN Agrinas Palma Nusantara

Dalam forum tersebut, Ketua KAN Aur Birugo, Heldo Aura Datuak Sampono Rajo, mengungkapkan bahwa penguatan kelembagaan adat dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di setiap kantor KAN. SOP ini mencakup pengurusan administrasi anak kemenakan hingga penyamaan format ranji.

“Kami merumuskan SOP bersama pengurusan anak kemenakan di KAN, termasuk keseragaman format ranji. Ini kami koordinasikan dengan Pemkot melalui lurah dan camat agar bisa diterapkan secara luas,” kata Heldo.

Selain itu, KAN juga membentuk Koperasi Amanah Kurai sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Koperasi tersebut bekerja sama dengan Bank BPR Jam Gadang milik Pemkot Bukittinggi, dengan skema kepemilikan saham untuk memperoleh manfaat ekonomi bagi anggota.

Baca Juga

Konflik Timur Tengah Memanas, Wali Kota Bukittinggi Minta Jamaah Umrah Tahan Diri

Heldo juga berharap struktur kelembagaan adat, termasuk limbago adat nan 126, dapat segera disahkan oleh niniak mamak pucuak agar memiliki pengakuan bersama di tengah masyarakat.

Sementara itu, Badan Koordinasi (Bakor) KAN, Dony Tuangku Rajo Malano, menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan yang keenam kalinya digelar. Salah satu hasil penting dari rangkaian pertemuan tersebut adalah penyusunan SOP serta kesepakatan awal terkait Peraturan Nagari (Pernag).

Menurutnya, Pernag akan menjadi dasar hukum dalam penyelesaian persoalan anak kemenakan dan kehidupan sosial masyarakat di Nagari Kurai.

Baca Juga

Kejati Sumbar Ingatkan ASN Bukittinggi: Kelola Anggaran Tepat, Hindari Pelanggaran

“Peraturan Nagari menjadi dasar hukum terkait masalah anak kemenakan di Kurai untuk menciptakan tatanan sosial dengan aturan yang berlaku. Ini perlu dukungan seluruh tokoh adat agar Kurai tetap bersatu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, rancangan Pernag mencakup ketentuan umum tentang peradilan adat, peran niniak mamak, aturan dan sanksi, serta pemetaan potensi persoalan sosial yang disesuaikan dengan nilai ABS-SBK.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat, diharapkan penguatan tatanan sosial berbasis kearifan lokal dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan di Kota Bukittinggi.

Editor : Wahyu Sikumbang