Aksi Besar Mahasiswa di Bukittinggi, Desak Evaluasi MBG dan Stabilkan Rupiah

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan unsur masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Senin (15/6/2026). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penolakan terhadap Undang-Undang Polri.

Massa aksi bergerak dari Lapangan Wirabraja menuju Gedung DPRD Kota Bukittinggi sekitar pukul 15.00 WIB. Dengan membawa bendera organisasi dan spanduk berisi tuntutan, peserta aksi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan lembaga legislatif.

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari UIN Bukittinggi, UFDK, ITB-HAS, Universitas Mohammad Natsir, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bukittinggi. Sejumlah organisasi kepemudaan seperti PMII, IMM, dan GMNI juga turut ambil bagian.

Ketua Aliansi Mahasiswa Bukittinggi, Keni Savina, mengatakan aksi itu difokuskan pada sejumlah isu nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

"Dari isu yang kami bawakan hari ini mengenai isu-isu nasional, yang pertama yaitu adanya kenaikan BBM nonsubsidi, yang kedua terkait problematika mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ketiga terkait rendahnya nilai tukar rupiah pada dolar AS, dan masalah pengesahan Undang-Undang Polri," katanya saat menyampaikan orasi.

Selain berorasi, mahasiswa menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Kota Bukittinggi untuk diteruskan kepada pemerintah dan lembaga terkait di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam tuntutan yang dibacakan di hadapan peserta aksi, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Mereka menilai program tersebut harus dipastikan tepat sasaran dan tidak membebani kondisi fiskal negara.

Massa juga mendesak pemerintah mengambil langkah nyata dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), petani, pedagang, serta pekerja sektor informal yang dianggap paling terdampak oleh tekanan ekonomi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi turut menjadi sorotan. Menurut mahasiswa, kebijakan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Mereka juga meminta DPRD mengawasi ketersediaan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, yang disebut masih kerap mengalami kekosongan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Selain itu, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Mereka meminta pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan meningkatkan kepercayaan investor.

Aliansi Mahasiswa Bukittinggi juga meminta DPRD meneruskan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ekonomi nasional kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Mereka menolak kebijakan yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat tanpa disertai perlindungan sosial dan kompensasi yang memadai.

Di luar isu ekonomi, massa aksi mendesak DPRD Kota Bukittinggi menyatakan sikap resmi mendukung penolakan terhadap Undang-Undang Polri dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat serta DPR RI.

Mahasiswa juga meminta Program Koperasi Merah Putih dikaji ulang agar tidak menimbulkan pemaksaan pembentukan koperasi baru, tidak tumpang tindih dengan koperasi yang telah ada, serta menjamin penggunaan anggaran secara transparan dan efektif.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra, menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara terbuka di halaman gedung dewan.

Ia menjelaskan bahwa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Terkait isu-isu dan tuntutan yang bersifat kebijakan nasional, kami yang ada di Bukittinggi akan meneruskannya ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nanti dari DPRD Sumatera Barat yang akan mengajukan ke DPR RI atau ke tingkat nasionalnya. Itu mekanisme yang dapat kami sampaikan," ujarnya.

Zulhamdi menambahkan bahwa sikap resmi DPRD akan dibahas secara kolektif bersama seluruh anggota dewan.

"Mengenai sikap DPRD, kami yang kolektif kolegial akan mempersamai dengan anggota lainnya. Insyaallah, yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa itu juga menjadi keresahan kami di Kota Bukittinggi ini terkait kondisi nasional," tuturnya.

Aksi kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka antara mahasiswa dan perwakilan DPRD. Pada akhir kegiatan, Ketua Komisi II DPRD Kota Bukittinggi, Amrizal, membacakan kembali poin-poin tuntutan yang diajukan massa aksi sebelum dilakukan penandatanganan bersama sebagai bentuk penerimaan aspirasi.

Demonstrasi berlangsung tertib dan damai hingga seluruh peserta membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.

Editor : Wahyu Sikumbang