KPH Agam Ingatkan Konflik HKM Lubuk Basung Bisa Berujung Pencabutan Izin Perhutanan Sosial

Di sisi lain, Tito menekankan bahwa tujuan utama program HKM bukan sekadar memberikan akses mengelola kawasan hutan, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pengelolaan yang berkelanjutan.

Menurutnya, masih banyak area dalam kawasan HKM yang dapat dikembangkan tanpa harus menimbulkan konflik dengan tanaman yang telah lebih dahulu dikelola pihak lain.

Ia menyebut pemerintah siap memberikan dukungan melalui berbagai program, mulai dari bantuan bibit, pendampingan teknis, hingga pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk program kehutanan, dana pemerintah, maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). "Kalau masih ada kawasan lain yang belum dimanfaatkan, mari dikelola bersama. Tanam kopi, manggis, durian atau tanaman produktif lainnya. Pemerintah siap mendukung," ujarnya.

Lebih jauh, Tito mengingatkan bahwa konflik yang tidak segera diselesaikan justru berpotensi menghambat tujuan Perhutanan Sosial yang sejak awal dirancang sebagai program pemberdayaan masyarakat.

Syafroni (kiri) dan plang peringatan yang diduga mengalami perusakan di kawasan HKM Kampung Melayu Saiyo, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Peristiwa tersebut menjadi salah satu pokok laporan yang kini sedang ditangani Polres Agam. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, apabila perselisihan berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan seluruh upaya mediasi tidak membuahkan hasil, terdapat kemungkinan izin HKM dievaluasi bahkan dicabut sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau konflik ini terus berputar dan tidak bisa didamaikan, kemungkinan terburuknya adalah pencabutan izin itu sendiri. Yang paling dirugikan bukan negara, melainkan masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan tersebut," katanya.

Keterangan KPHL tersebut sejalan dengan penjelasan mantan Ketua HKM Kampung Melayu Saiyo, Zulkarman, yang menyebut pembentukan kelompok pada 2017 dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan memperoleh pengesahan sesuai prosedur.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal kawasan seluas sekitar 127 hektare tersebut telah memiliki pola pengelolaan turun-temurun. Program HKM kemudian dibentuk agar masyarakat memiliki wadah pengelolaan yang lebih tertata tanpa mengubah batas-batas garapan yang telah ada.

Editor : Wahyu Sikumbang