Pemko Bukittinggi Berhentikan ASN Berinisial F, Sekda Tegaskan Wali Kota Tak Terlibat

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi resmi memberhentikan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial F setelah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat karena tidak masuk kerja selama beberapa bulan.

Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut diserahkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi kepada yang bersangkutan pada Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

Momen 1 Muharram dan 100 Tahun Jam Gadang, Pemko Bukittinggi Ajak Siapkan Generasi Gemilang

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, mengatakan pemberhentian F dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Rismal, ketidakhadiran F selama berbulan-bulan tanpa masuk kerja menjadi dasar penjatuhan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS.

"SK pemberhentian yang bersangkutan telah kita serahkan hari ini. Sesuai aturan, yang bersangkutan juga berhak mengajukan banding dengan tenggat waktu 15 hari kerja," ungkap Rismal, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

Geger! Oknum Kadis di Bukittinggi Diduga Selingkuh dan Gunakan Gaji untuk Judi Online

F sebelumnya diduga terlibat dalam kasus penipuan dengan modus menawarkan investasi atau penyertaan modal sebagai pemasok bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kesempatan penyerahan SK tersebut, F juga menyampaikan bahwa Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias, tidak terlibat dalam dugaan penipuan yang dilakukannya.

Rismal menyebutkan, F menegaskan bahwa tindakan yang diduga dilakukannya tersebut merupakan urusan di luar kedinasan dan tidak melibatkan Wali Kota Bukittinggi.

Baca Juga

Bukittinggi Miliki Sekda Baru, Wali Kota Ramlan Titip Amanah Besar dan Berterima Kasih pada Penjabat

"Yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan Bapak Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias dalam tindakan yang ia lakukan di luar kedinasan. Jadi, sudah jelas, Bapak Wali Kota tidak terlibat apa-apa. F juga sudah diberhentikan karena melanggar aturan disiplin pegawai," ungkapnya.

Dengan penyerahan SK tersebut, F telah menerima keputusan pemberhentian sebagai PNS. Namun, sesuai keterangan Sekda, yang bersangkutan masih memiliki hak untuk mengajukan banding dalam tenggat waktu 15 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Wahyu Sikumbang