LIMAPULUH KOTA,iNewsPadang.id – Warga Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang telah berlangsung hampir tiga pekan terakhir.
Akibat kelangkaan ini, warga terpaksa menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mencari solar. Padahal, solar sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas transportasi dan sektor produktif masyarakat.
“Sudah tiga minggu kami kesulitan mendapatkan solar. SPBU di Kapur IX tidak punya stok. Kalau mau beli ke luar kecamatan, jaraknya 52 kilometer. Itu pun belum tentu ada,” kata Kisen, warga Nagari Lubuk Alai, Minggu (1/6/2025).
Kisen bersama rekannya, Al, menyebutkan bahwa satu-satunya SPBU di Kapur IX sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan solar bagi masyarakat. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, pasokan BBM tersebut tak lagi tersedia.
Kedua warga tersebut meminta pemerintah melalui BPH Migas untuk segera merespons kelangkaan ini. Mereka juga berharap Pertamina—dalam hal ini subholding Patra Niaga wilayah Sumatera Barat—bisa segera mengambil langkah antisipasi.
“Kami berharap BPH Migas segera turun tangan. Kalau memang butuh tambahan kuota, semoga Pertamina bisa siap mendistribusikan. Ini menyangkut kebutuhan hidup masyarakat,” ujar Al.
Menurut mereka, kelangkaan solar subsidi dapat berdampak luas. Selain mengganggu transportasi umum dan kendaraan logistik, kelangkaan ini juga berpotensi menghambat sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang menjadi mata pencaharian utama warga.
Al dan Kisen menilai bahwa penyebab kelangkaan bisa saja berkaitan dengan kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah. Pertamina, kata mereka, hanya menyalurkan BBM sesuai alokasi yang ditentukan.
“Keluhan kami bukan ditujukan ke Pertamina. Kami paham, Pertamina tidak bisa sembarangan menambah kuota karena menyangkut subsidi yang harus dibayar pemerintah. Tapi kami minta pemerintah pusat juga mendengar kondisi kami di daerah,” tutur Kisen.
Warga juga berharap pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Limapuluh Kota, dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini dan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
“Sebagai masyarakat kecil, kami berharap pemerintah daerah ikut menyuarakan aspirasi kami. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut,” kata Al.
Kelangkaan solar bersubsidi ini menambah deretan persoalan distribusi bahan pokok yang dialami masyarakat. Sebelumnya, masyarakat juga dihadapkan pada kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.
“Kami khawatir, jika tidak segera diatasi, ini bisa berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan,” ujar Kisen.
Editor : Agung Sulistyo
Artikel Terkait
