BPR Sungai Rumbai Dilikuidasi, OJK dan LPS Pastikan Dana Nasabah Aman

DHARMASRAYA, iNEWSPadang.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sungai Rumbai yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Keputusan ini diambil pada 7 April 2026 sebagai bagian dari langkah pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-30/D.03/2026. Sebelumnya, bank ini telah melalui serangkaian tahapan pengawasan intensif sejak ditetapkan dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 6 Maret 2025, akibat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berada di bawah ketentuan, yakni kurang dari 12 persen.

Upaya penyehatan yang diberikan kepada pengurus dan pemegang saham tidak membuahkan hasil. Kondisi itu membuat OJK meningkatkan status bank menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 4 Maret 2026. Penetapan ini dilakukan setelah berbagai langkah perbaikan, khususnya dalam aspek permodalan dan likuiditas, dinilai tidak mampu mengangkat kondisi keuangan bank.

Sejalan dengan itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Nomor 52/ADK3/2026 pada 26 Maret 2026 menetapkan langkah penanganan berupa likuidasi terhadap BPR Sungai Rumbai. LPS juga secara resmi meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, OJK akhirnya mencabut izin usaha BPR Sungai Rumbai sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023. Dengan keputusan ini, seluruh proses penanganan selanjutnya, termasuk pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi aset, menjadi kewenangan LPS.

OJK memastikan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas sistem perbankan nasional. “Pencabutan izin usaha ini merupakan bagian dari upaya kami memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkap Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra dalam pernyataan resmi OJK, Selasa (7/4/2026).

Editor : Wahyu Sikumbang