AGAM, iNEWSPadang.ID — Bayangkan, ada 9,9 juta keluarga di Indonesia yang hingga kini belum memiliki rumah untuk berteduh. Sebagian lagi, sekitar 26,9 juta keluarga, masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret getir kehidupan jutaan orang yang setiap hari berjuang tanpa kepastian tempat tinggal.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menggagas program pembangunan 3 juta rumah. Program ini disorot dalam rapat evaluasi pembangunan perumahan yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (26/9).
Rapat dipimpin Ditjen Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Dr. Imran, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, para kepala daerah kabupaten/kota, termasuk Bupati Agam yang diwakili Sekda Kab Agam, Dr. Mhd. Lutfi.
Suasana rapat evaluasi pembangunan perumahan bersama Ditjen Perumahan Perdesaan di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (26/9). Foto: Agam Media Centre
Dalam pertemuan itu, Imran menegaskan bahwa perumahan adalah amanah konstitusi. “Hasil Susenas 2023 menunjukkan ada 9,9 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah dan 26,9 juta tinggal di rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Menurutnya, jika pembangunan perumahan dilakukan secara maksimal melalui gerakan gotong royong, dampaknya bisa sangat besar, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Penyediaan rumah layak dengan sanitasi memadai sangat berpengaruh terhadap lingkungan sehat dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Imran.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
