BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID — Pemerintah Kota Bukittinggi resmi meluncurkan pendistribusian buku tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tahun 2025.
Acara yang digelar di halaman Balai Kota, Senin (6/10), menandai langkah baru dalam sistem penyaluran bantuan sosial yang kini semakin berbasis non-tunai.
Wali Kota Bukittinggi, H.M. Ramlan Nurmatias, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar administrasi keuangan, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola perlindungan sosial yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kita harus kroscek ke lapangan. Tidak ada titipan-titipan. Semua harus berkeadilan. Yang menerima itu yang berhak. Ini semua harus diawasi di setiap tingkatannya,” tegasnya dalam sambutan.
Sebanyak 2.351 warga menerima buku tabungan dan KKS yang akan menjadi sarana utama transaksi bantuan sosial secara digital.
Kepala Dinas Sosial, Syanji Faredy, merinci bahwa penerima terdiri dari 499 warga Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, 786 warga Guguak Panjang, dan 1.066 warga Mandiangin Koto Selayan.
“Total bantuan sosial yang disalurkan tahun 2025 mencapai Rp15 miliar lebih, mencakup PKH dan Program Sembako,” ujar Syanji.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional Kementerian Sosial (Kemensos) dalam memperkuat digitalisasi bansos, dengan mekanisme transaksi non-tunai melalui rekening bank.
Namun, kebijakan ini juga hadir di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan bantuan.
Kemensos menggandeng PPATK untuk menelusuri potensi aliran dana bansos yang digunakan untuk judi online (judol) atau penerima ganda dalam satu Kartu Keluarga.
Dari evaluasi tersebut, sejumlah penerima dikeluarkan dari daftar bantuan (exclude) karena tidak memenuhi syarat atau terindikasi penyalahgunaan. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa sistem bansos nasional mulai beradaptasi dengan pengawasan berbasis data, bukan hanya verifikasi manual.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias berfoto bersama warga penerima manfaat usai penyerahan simbolis buku tabungan dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) di Balai Kota, Senin (6/10/2025). Foto: Istimewa
Meski demikian, sejumlah warga menilai perubahan ini belum menjawab sepenuhnya tantangan di lapangan.
Rosna (47), seorang ibu rumah tangga penerima PKH di Guguak Panjang, mengaku kesulitan memahami cara menggunakan kartu di ATM. “Sekarang katanya harus lewat mesin. Saya takut salah pencet, nanti uangnya hilang,” ujarnya dengan canggung.
PKH dan Program Sembako merupakan dua skema bansos reguler yang disalurkan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1–5.
Bantuan sembako bernilai Rp200.000 per bulan, sementara PKH bervariasi tergantung komponen keluarga penerima seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
Secara historis, bantuan pangan ini pernah dikenal sebagai raskin atau rastra, yang dikritik karena rawan penyelewengan distribusi. Kini, transformasi menjadi program sembako berbasis rekening bank dimaksudkan agar bantuan langsung diterima oleh penerima manfaat tanpa potongan atau manipulasi di lapangan.
Namun, digitalisasi tanpa literasi hanya memindahkan masalah dari meja distribusi ke layar mesin ATM. Pemerintah yang ingin sistem ini efektif, maka pendampingan digital harus menjadi bagian dari kebijakan, bukan tambahan sukarela.
Pendistribusian KKS di Bukittinggi menjadi cermin dilema kebijakan sosial modern: di satu sisi menuntut akurasi dan keadilan berbasis data, di sisi lain menghadapi kesenjangan literasi dan kepercayaan publik di akar rumput.
Pemerintah kini berharap bantuan yang telah tersalurkan dengan baik dan penerimanya mampu memanfaatkannya dengan bermartabat.
Editor : Wahyu Sikumbang
Artikel Terkait
