Warga Bumbuang Bangun Jalan Sendiri, Saat Dana Pusat Tak Mengalir

LIMAPULUH KOTA,inews Padang.id-Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat membuat perbaikan infrastruktur di Kabupaten Limapuluh Kota tersendat.

Sepanjang tahun 2025, daerah ini tidak memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang Bina Marga, sehingga sejumlah ruas jalan dan jembatan tetap rusak tanpa perbaikan berarti.

Baca Juga

Viral Jembatan Matur–Palupuh Rusak, Kini Diperbaiki Pemkab Agam dan Disyukuri Warga

Namun, di tengah keterbatasan itu, semangat kebersamaan warga Jorong Bumbuang, Nagari Situjuah Batua, patut diapresiasi. Warga setempat yang sebagian besar hidup sederhana berinisiatif memperbaiki sendiri jalan kabupaten yang sudah lama rusak parah. Ruas jalan tersebut merupakan penghubung vital antara Situjuah Limo Nagari dengan Subarangparik, Akabiluru.

Dengan dipelopori oleh Kepala Jorong Bumbuang, Delfitra, masyarakat mengumpulkan bahan material seperti semen, pasir, dan kerikil secara swadaya. Setelah terkumpul, mereka bahu-membahu memperbaiki jalan tersebut melalui kegiatan gotong royong. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, pada Sabtu (11/10/2025).

Menurut Delfitra, upaya memperbaiki jalan itu sudah berkali-kali diusulkan melalui Musrenbang, namun belum mendapat perhatian pemerintah daerah.

Baca Juga

Wali Kota Ramlan Usung Visi Bukittinggi Jadi Kota Maju Berbasis Sejarah dan Budaya

“Setiap tahun kami usulkan, tapi belum juga terealisasi. Akhirnya kami berinisiatif bergotong royong sambil berharap ada bantuan dari pemerintah. Bahan kami kumpulkan dari perantau, peternak, dan masyarakat,” ujar Delfitra bersama Kepala Jorong Tepi Salmi.

Fajar Rillah Vesky yang hadir dalam kegiatan itu mengakui kondisi jalan di kawasan Bumbuang hingga Subarangparik memang sangat memprihatinkan. Jalan tersebut, katanya, bukan hanya jalur utama masyarakat untuk beraktivitas, tetapi juga akses penting menuju lahan pertanian dan perkebunan.

“Jalan ini menjadi urat nadi ekonomi warga. Karena itu, Fraksi Golkar dalam pembahasan RAPBD 2026 mendorong agar pemerintah daerah melakukan rasionalisasi belanja pegawai, termasuk belanja DPRD, untuk dialihkan ke sektor infrastruktur,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah, pemerintah daerah perlu berinovasi mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk memperjuangkan program dari pusat.

“Kalau bisa, kita dorong agar mendapat program Inpres jalan. Tapi jika belum, pemerintah daerah harus berani mengefisienkan anggaran dan memperbanyak program padat karya agar infrastruktur tetap terjaga,” pungkas Fajar Rillah Vesky.

Editor : Agung Sulistyo