Ribuan Warga Butuh Tempat Tinggal, Agam Minta Dukungan Penuh BNPB
AGAM, iNEWSPadang.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas rencana pembangunan hunian sementara bagi ribuan warga terdampak bencana di Sumatera Barat melalui pertemuan daring yang diikuti Bupati Agam, Benni Warlis, pada Selasa, 9 Desember. Pertemuan tersebut fokus pada percepatan penentuan lokasi dan pengajuan resmi kebutuhan Huntara dari pemerintah daerah.
Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, menegaskan bahwa daerah yang membutuhkan Huntara perlu segera mengirimkan usulan lengkap. Ia mengingatkan pentingnya kesiapan lokasi sebelum proses pembangunan dimulai.
“Pastikan terlebih dahulu lokasi pembangunan Huntara. Dengan demikian, warga yang rumahnya hancur atau harus direlokasi bisa segera diproses,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Rustian juga meminta tim BNPB turun langsung untuk memverifikasi lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Menurutnya, pemanfaatan lahan yang berstatus aset pemerintah menjadi syarat utama agar pembangunan tidak terkendala administrasi.

Selain itu, ia menyoroti tingginya permintaan peralatan pendukung, terutama tangki air, di wilayah Sumatera Barat. Karena stok terbatas, BNPB meminta daerah menyewa sementara demi menjaga layanan dasar bagi warga. “Yang terpenting kebutuhan air warga tetap terpenuhi,” katanya.
Dari Kabupaten Agam, Bupati Benni Warlis menyampaikan bahwa kebutuhan Huntara di daerahnya cukup mendesak mengingat banyaknya rumah warga yang rusak berat. Pemerintah daerah mengajukan dua skema penanganan: pembangunan Huntara untuk 133 kepala keluarga di Salareh Aia serta skema sewa rumah bagi 2.731 kepala keluarga di nagari lainnya.
Benni memastikan lahan yang diajukan telah siap ditinjau. Ia menyebut lapangan bola Salareh Aia akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Huntara karena dianggap aman dan strategis.
Selain hunian sementara, Pemkab Agam juga mengajukan 15 item tambahan kebutuhan penanganan bencana ke BNPB. Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmad Lasmono, mengatakan bahwa kebutuhan tersebut meliputi dukungan logistik, peralatan darurat, serta fasilitas layanan dasar lainnya untuk mempercepat pemulihan warga terdampak.
Editor : Wahyu Sikumbang