Pemerintah Resmikan Huntara untuk Warga Terdampak Bencana di Empat Kabupaten Sumbar
AGAM, iNewsPadang.id — Pemerintah pusat meresmikan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di empat kabupaten di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, dan Pesisir Selatan. Peresmian dipusatkan di lokasi huntara Lapangan SD Negeri 05 Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026).
Peresmian huntara Agama dilakukan secara serentak dan terhubung secara virtual dengan sejumlah lokasi lainnya, di antaranya Jorong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman; Nagari Puluik-puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan; serta Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.
Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Pratikno, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, serta jajaran Forkopimda Sumatera Barat. Hadir pula Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, unsur TNI-Polri, pimpinan DPRD, kepala daerah sekitar, serta pejabat instansi vertikal dan organisasi perangkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bupati dari empat kabupaten terdampak memaparkan kondisi pascabencana, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan penanganan yang telah dan akan dilakukan di daerah masing-masing.

Khusus di Kabupaten Agam, sebanyak 117 unit huntara diserahkan kepada pemerintah daerah dan perwakilan warga terdampak bencana. Hunian ini diharapkan menjadi tempat tinggal sementara yang layak dan aman sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Selain meresmikan huntara, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan pendukung berupa dana tunggu hunian serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak korban bencana. Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan di tengah masa pemulihan.
Menko PMK Prof. Dr. Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Ia menilai Indonesia hampir setiap tahun menghadapi bencana sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Editor : Wahyu Sikumbang