Bukittinggi-Agam Bahas Solusi Banjir, Warga Ingatkan Minimnya Perawatan Drainase
BUKITTINGGI, iNEWSPadang.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kabupaten Agam menyusun strategi penanganan banjir melalui pengelolaan drainase terpadu lintas wilayah. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Triarga, Selasa, 21 April 2026.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi. Pembahasan difokuskan pada solusi konkret untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi, dengan mempertimbangkan keterkaitan sistem aliran air antara wilayah Bukittinggi dan Agam.
Rismal Hadi menjelaskan, salah satu opsi yang tengah dikaji adalah rekayasa aliran air untuk mengurangi debit yang masuk ke Kota Bukittinggi, khususnya dari kawasan Jambu Air. Air direncanakan dialihkan melalui jalur Bypass menuju Batang Tambuo sebagai langkah mitigasi.
“Salah satu upaya yang dinilai paling memungkinkan adalah mengurangi debit air yang masuk ke Kota Bukittinggi, khususnya dari kawasan Jambu Air dengan mengalirkannya melalui jalur Bypass hingga ke Batang Tambuo,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan saluran pengalihan tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama terkait perizinan penggunaan jalan nasional. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan rekayasa lalu lintas selama proses pengerjaan yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan.

Pemerintah juga akan meninjau kembali desain teknis atau detail engineering design (DED) agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Rismal menegaskan, langkah konkret perlu segera diambil agar penanganan banjir dapat berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. “Kalau ini sudah kita sepakati, kita harus segera mengambil langkah konkret agar penanganan banjir dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefnihan, menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang melalui manajemen air terpadu lintas wilayah. Ia menyebut, pengendalian aliran air tidak hanya dilakukan di hilir, tetapi juga di wilayah hulu melalui pembangunan infrastruktur seperti kolam retensi dan sumur resapan.
Menurutnya, perencanaan tersebut membutuhkan dukungan data serta sinergi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, agar dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
Editor : Wahyu Sikumbang