Pemko Bukittinggi Usulkan Pembentukan BPBD Tipe C, Ini Pertimbangannya

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tipelogi Tipe C, meskipun hasil pemetaan suburusan bencana di daerah tersebut memperoleh skor 480 yang masuk kategori Tipe A.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, saat menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang BPBD dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi di Gedung DPRD, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

Antisipasi Longsor, Polresta Bukittinggi Bersama Warga Tanam 100 Pohon di Pinggir Ngarai Sianok

Ramlan menjelaskan, pembentukan BPBD merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Menurutnya, peraturan tersebut mengatur pembaruan bentuk organisasi dan tipelogi BPBD. Berdasarkan hasil pemetaan suburusan bencana di Kota Bukittinggi, diperoleh skor 480 yang secara perhitungan masuk kategori Tipe A.

Namun, Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan tipelogi Tipe C dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja, serta efektivitas organisasi. "Pengusulan Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan," ungkap Ramlan.

Baca Juga

Masuk Lima Besar, Pemko Bukittinggi Jalani Visitasi Anugerah Keterbukaan Informasi 2026

Ia menyebutkan, salah satu pertimbangan pengusulan tersebut adalah belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi yang masih berada pada angka 43 persen. Selain itu, terdapat kebutuhan efisiensi anggaran dan hasil perhitungan beban kerja organisasi.

Penataan kelembagaan juga mempertimbangkan luas wilayah Kota Bukittinggi yang mencapai 24,173 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 143.595 jiwa.

Dari sisi kejadian bencana, Ramlan mengungkapkan, sepanjang 2024 tercatat 97 kejadian di Kota Bukittinggi. Rinciannya terdiri atas 46 kejadian banjir, dua gempa bumi, lima tanah longsor, 41 cuaca ekstrem, dan tiga puting beliung.

Baca Juga

Pemko Bukittinggi Salurkan Insentif Rp7,782 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Garin Sepanjang 2026

Pemerintah Kota Bukittinggi, lanjutnya, juga terus melakukan pemeliharaan drainase sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan banjir.

Ramlan menegaskan, pengusulan BPBD dengan tipelogi Tipe C tidak mengurangi perhatian pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana. Kebutuhan tenaga teknis nantinya akan disesuaikan melalui perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Penguatan pejabat fungsional juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian masing-masing.

Baca Juga

Pendaftaran Perlinsos Digital di Bukittinggi Berlanjut hingga Desember 2026

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan melaksanakan suburusan pemerintahan bidang bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syaiful menjelaskan, pembentukan BPBD Kota Bukittinggi telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Rekomendasi Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tersebut telah melalui proses harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berdasarkan surat Nomor W3.PP.02.04-323 tertanggal 6 November 2026 untuk dibahas bersama DPRD Kota Bukittinggi.

Editor: Wahyu Sikumbang