BPBD Bukittinggi Diusulkan Tipe C, DPRD Minta Kesiapan Personel dan Anggaran

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Usulan Pemerintah Kota Bukittinggi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tipelogi Tipe C mendapat sejumlah catatan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi.

Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga

Anggaran Rp6 Miliar, Penataan Jalan di Kawasan Jam Gadang Ditargetkan Rampung 15 Desember

Catatan tersebut terutama menyangkut kesesuaian struktur organisasi dengan risiko bencana, kecukupan anggaran, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta kemampuan BPBD dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang BPBD dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi di Gedung DPRD, Rabu (11/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Ramlan menjelaskan bahwa hasil pemetaan suburusan bencana di Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang secara perhitungan masuk kategori Tipe A. Namun, pemerintah daerah mengusulkan pembentukan BPBD Tipe C dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja, dan efektivitas organisasi.

Baca Juga

Pemko Bukittinggi Usulkan Pembentukan BPBD Tipe C, Ini Pertimbangannya

Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi yang masih berada pada angka 43 persen, selain kebutuhan efisiensi anggaran dan perhitungan beban kerja organisasi.

Menanggapi usulan tersebut, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya penyesuaian kelembagaan dengan karakter risiko bencana, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan.

Fraksi ini juga menyoroti efisiensi anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan relawan, peningkatan kapasitas SDM, serta kesiapsiagaan dan pencegahan bencana.

Baca Juga

Antisipasi Longsor, Polresta Bukittinggi Bersama Warga Tanam 100 Pohon di Pinggir Ngarai Sianok

"Organisasi yang ramping hanya dapat disebut efisien apabila memiliki SDM, kewenangan, sarana, anggaran, dan sistem kerja yang cukup untuk melindungi masyarakat. Kami berharap pembentukan BPBD tidak hanya berorientasi pada penetapan struktur organisasi, tetapi mampu memperkuat fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana. Keselamatan masyarakat harus menjadi ukuran utama," ujarnya.

Sementara itu, Berliana Betris yang mewakili Fraksi Karya Kebangsaan menyampaikan sejumlah masukan terkait penataan kelembagaan BPBD Kota Bukittinggi.

Masukan tersebut meliputi kesesuaian organisasi dengan tingkat kerawanan bencana, kesiapan sarana dan prasarana, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, kepastian koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta ketersediaan anggaran penanggulangan bencana.

Baca Juga

Masuk Lima Besar, Pemko Bukittinggi Jalani Visitasi Anugerah Keterbukaan Informasi 2026

Fraksi Karya Kebangsaan juga meminta agar usulan pembentukan BPBD Tipe C dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat.

"Kami menekankan paradigma penanggulangan bencana harus bergeser dari yang semula bersifat reaktif (fokus pada saat tanggap darurat) menjadi lebih proaktif pada tahap prabencana (mitigasi, pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat)," ungkapnya.

Catatan lainnya disampaikan Dede Harahap yang mewakili Fraksi PPP-PAN. Ia meminta agar pembentukan kelembagaan BPBD mempertimbangkan tingkat risiko bencana dan didukung anggaran yang memadai.

Baca Juga

Pemko Bukittinggi Salurkan Insentif Rp7,782 Miliar untuk Guru Keagamaan dan Garin Sepanjang 2026

Fraksi tersebut juga menyoroti kebutuhan personel profesional dan terlatih, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terhadap kinerja BPBD.

"Keberhasilan penanggulangan bencana tidak diukur dari besar atau kecilnya struktur organisasi, melainkan dari kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan penyelamatan kepada masyarakat. Bagi kami, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap kebijakan kelembagaan dan penganggaran harus bermuara pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi menyampaikan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang memiliki kewenangan melaksanakan suburusan pemerintahan bidang bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, pembentukan BPBD Kota Bukittinggi telah memperoleh persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Rekomendasi Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Ranperda tersebut juga telah melalui proses harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berdasarkan surat Nomor W3.PP.02.04-323 tertanggal 6 November 2026 untuk dibahas bersama DPRD Kota Bukittinggi.

Dalam pemaparannya, Ramlan juga menyebutkan bahwa sepanjang 2024 tercatat 97 kejadian bencana di Kota Bukittinggi, terdiri atas 46 banjir, dua gempa bumi, lima tanah longsor, 41 cuaca ekstrem, dan tiga puting beliung.

Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan BPBD Tipe C dengan prinsip miskin struktur, kaya fungsi. Kebutuhan tenaga teknis nantinya akan disesuaikan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk penguatan pejabat fungsional berdasarkan kompetensi dan keahlian.

Editor: Wahyu Sikumbang