Ramlan Beberkan Alasan Pemko Bukittinggi Usulkan BPBD Tipe C, Ini Rinciannya

BUKITTINGGI, iNewsPadang.id — Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias membeberkan sejumlah pertimbangan Pemerintah Kota (Pemko) mengusulkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan tipelogi Tipe C, meskipun hasil pemetaan suburusan bencana menunjukkan skor 480 atau masuk kategori Tipe A.

Penjelasan tersebut disampaikan Ramlan saat memberikan jawaban atas pemandangan umum enam fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan BPBD dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (13/11/2026).

BPBD Bukittinggi Diusulkan Tipe C, DPRD Minta Kesiapan Personel dan Anggaran

Ramlan menjelaskan, pengusulan Tipe C mempertimbangkan aspek yuridis, kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja, serta efektivitas pelayanan. Salah satu pertimbangannya adalah belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi yang saat ini mencapai 43 persen.

"Pemilihan Tipe C didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebutuhan tunjangan jabatan dan TPP struktural BPBD Tipe C sekitar Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta, dan Tipe A Rp911,19 juta. Penghematan anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat," jelasnya.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan Ranperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026). (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

Menurut Ramlan, dari sisi efektivitas pelayanan dan koordinasi lintas perangkat daerah, kewenangan, tanggung jawab, tugas, dan fungsi BPBD tidak berbeda antara Tipe A, B, maupun C. Koordinasi akan dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Anggaran Rp6 Miliar, Penataan Jalan di Kawasan Jam Gadang Ditargetkan Rampung 15 Desember

Terkait mitigasi berbasis risiko, Pemko Bukittinggi tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030. Penguatan mitigasi juga dilakukan melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, dan relawan kebencanaan.

Dari sisi sumber daya manusia, kebutuhan personel BPBD akan disesuaikan melalui analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

Berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah daerah, kebutuhan organisasi BPBD terdiri atas lima jabatan struktural, enam jenis jabatan pelaksana dengan kebutuhan sembilan orang, serta lima jenis jabatan fungsional dengan kebutuhan 80 orang.

Pemko Bukittinggi Usulkan Pembentukan BPBD Tipe C, Ini Pertimbangannya

Peningkatan kompetensi personel juga direncanakan melalui pelatihan penanggulangan bencana, pertolongan pertama, evakuasi, dan penyelamatan.

Untuk mendukung operasional, Ramlan menyebutkan BPBD Kota Bukittinggi saat ini memiliki tiga regu piket yang bertugas selama 24 jam. Masing-masing regu terdiri atas enam orang.

Sarana dan prasarana yang tersedia meliputi satu unit Toyota Hilux, satu unit Ford Ranger, satu unit Isuzu Traga, dua perahu karet, alat komunikasi, tenda pengungsian, serta perlengkapan pertolongan pertama.

Antisipasi Longsor, Polresta Bukittinggi Bersama Warga Tanam 100 Pohon di Pinggir Ngarai Sianok

Pemerintah daerah juga akan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap serta mengembangkan sistem peringatan dini.

Rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi membahas Ranperda pembentukan BPBD yang mendapat sejumlah catatan dari fraksi-fraksi. (Foto: Istimewa)

Dari sisi pembiayaan, anggaran BPBD Kota Bukittinggi tercatat sebesar Rp4.512.083.952 pada 2022, meningkat menjadi Rp5.840.717.069 pada 2023. Pada 2024, anggarannya tercatat Rp4.833.020.822, kemudian Rp4.606.025.003 pada 2025, dan Rp6.130.356.269 pada 2026.

Ramlan menyebutkan, BPBD juga telah memiliki anggaran khusus untuk kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat. Selain itu, tersedia dana siap pakai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan.

Masuk Lima Besar, Pemko Bukittinggi Jalani Visitasi Anugerah Keterbukaan Informasi 2026

Terkait kejadian bencana, berdasarkan data BPBD, sepanjang 2025 tercatat 69 kejadian. Rinciannya terdiri atas 12 banjir, enam tanah longsor, 49 cuaca ekstrem berupa pohon tumbang, satu kejadian pencarian orang hilang, dan satu pergerakan tanah.

Sementara itu, data kejadian sepanjang 2026 yang disampaikan dalam rapat mencatat 41 kejadian, meliputi 10 banjir, satu tanah longsor, dan 30 cuaca ekstrem berupa pohon tumbang.

Ramlan menegaskan, pembentukan BPBD tidak hanya berkaitan dengan penataan struktur organisasi, tetapi juga penguatan seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Upaya tersebut akan melibatkan seluruh unsur untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat.

Sebelumnya, dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, sejumlah anggota DPRD memberikan catatan terhadap usulan pembentukan BPBD Tipe C.

Fraksi Demokrat menyoroti kecukupan sumber daya manusia, kewenangan, sarana, anggaran, serta sistem kerja organisasi. Fraksi tersebut menilai efisiensi kelembagaan harus tetap menjamin kemampuan pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Fraksi Karya Kebangsaan melalui Berliana Betris juga meminta agar penataan kelembagaan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana, kesiapan sarana dan prasarana, mitigasi, serta koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.

Sementara itu, Fraksi PPP-PAN melalui Dede Harahap menekankan pentingnya anggaran memadai, personel profesional dan terlatih, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pengawasan kinerja BPBD.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Syaiful Efendi menjelaskan, setelah enam fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut dalam rapat paripurna pagi hari, agenda dilanjutkan dengan penyampaian jawaban wali kota pada hari yang sama.

"Rangkaian rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, Ranperda akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi," ungkapnya.

Editor: Wahyu Sikumbang