Massa Fort de Kock Gelar Aksi di Polresta Bukittinggi, Tuntut Penangkapan Delapan Tersangka

Perbedaan klaim tersebut menjadi latar belakang pemasangan plang pengamanan aset oleh pemerintah kota yang kemudian berujung pada bentrokan di lingkungan kampus.

Dalam keterangannya, wali kota saat itu membantah Satpol PP menjadi pihak yang memicu kericuhan. Ia menyatakan petugas justru merespons serangan dari massa kampus. Pernyataan tersebut berseberangan dengan keterangan pihak kampus yang menuding adanya tindakan kekerasan oleh oknum petugas.

Pihak UFdK bersama tim kuasa hukumnya telah melaporkan dugaan penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama ke Polresta Bukittinggi dan Polda Sumatera Barat. Pihak yang dilaporkan mencakup sejumlah oknum petugas Satpol PP di lapangan, Kepala Satpol PP, lurah, camat, hingga wali kota yang disebut sebagai pemberi instruksi.

Sebelumnya, mahasiswa dan sivitas akademika UFdK telah beberapa kali menggelar aksi serupa. Tim hukum kampus juga mendatangi Polda Sumatera Barat hingga Mabes Polri untuk mendesak pengusutan dugaan penganiayaan dan tindakan represif yang mereka laporkan.

Massa meminta seluruh bukti yang telah diserahkan, termasuk rekaman CCTV, video amatir, foto, dan hasil visum medis, diperiksa secara profesional dan objektif. Mereka juga menuntut kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan.

Selama aksi berlangsung, personel Polresta Bukittinggi melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Pengamanan dipimpin Kabag Ops Kompol Winedri, didampingi Kasat Sabhara AKP Romi, Kasat Intel, Wakasat Reskrim AKP Herwin, serta sejumlah personel polisi wanita yang berjaga di gerbang masuk markas kepolisian.

Aksi yang berlangsung di jalan depan gerbang Mapolresta Bukittinggi itu menarik perhatian masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Meski demikian, kegiatan berlangsung damai.

Massa kemudian membubarkan diri setelah melaksanakan salat Zuhur berjamaah di sekitar lokasi aksi.

Editor : Wahyu Sikumbang