Puluhan Ribu Keluarga Masuk Desil 1–4, Agam Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan

AGAM, iNewsPadang.id — Mantan Ketua DPD RI periode 2009–2016, Irman Gusman, mendorong keterlibatan perantau, pemerintah daerah, niniak mamak, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat di ranah dan perantau untuk membangun kemandirian keluarga sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi nagari.

Hal tersebut disampaikan Irman saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar dan Lokakarya 2026 bertema "Kolaborasi Ranah-Rantau untuk Nagari Maju dan Masyarakat Sejahtera" di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Dr. Lutfi, dan dihadiri sekitar 100 wali nagari yang tergabung dalam Persatuan Wali Nagari (Perwana) Kabupaten Agam, para camat, serta staf organisasi perangkat daerah terkait. Badan Pusat Statistik (BPS) juga turut hadir.

Dalam pemaparannya, Irman menyoroti posisi Kabupaten Agam yang berada pada urutan ke-14 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Seminar dan Lokakarya 2026 membahas strategi kolaborasi pemerintah daerah, perantau, dan masyarakat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Kabupaten Agam, yang dikenal memiliki banyak tokoh dan perantau sukses di berbagai bidang.

Irman mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai gerakan bersama. Menurutnya, potensi sumber daya manusia, jejaring perantau, serta kekuatan sosial masyarakat nagari perlu diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ia juga menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data masyarakat miskin. Camat, wali nagari, hingga perangkat jorong dinilai memiliki peran penting dalam memastikan data penerima program sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Ketepatan pendataan menjadi salah satu faktor penting agar bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi tidak salah sasaran.

Dalam pemaparannya, Irman menawarkan enam strategi untuk menggerakkan ekonomi nagari. Pertama, orkestrasi multipihak dengan menyatukan sasaran, pembagian peran, dukungan, dan tenggat waktu pelaksanaan.

Kedua, membangun kemitraan ranah-rantau dengan menghubungkan keahlian dan jejaring perantau dengan kebutuhan nagari. Lalu, membentuk holding dan promosi kolektif untuk mengintegrasikan produksi, pengolahan, serta pemasaran antarnagari.

Selanjutnya, pemberdayaan komunitas melalui peningkatan keterampilan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Kelima, mengoptimalkan pembiayaan dan zakat produktif melalui sumber pendanaan yang saling melengkapi sesuai peruntukannya.

Keenam, mendorong inovasi lokal melalui riset terapan dan inkubator usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Irman juga memaparkan pentingnya pendekatan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga didorong memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri.

Sekda Kabupaten Agam, Dr. Lutfi (pakai peci), bersama Kepala Dinas Sosial mendengarkan saran dan masukan Irman Gusman terkait strategi pengentasan kemiskinan berbasis nagari di sela-sela Seminar dan Lokakarya 2026. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

Potensi nagari, seperti pertanian, jasa, kuliner, dan pariwisata, dinilai dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan masyarakat apabila didukung pengelolaan dan pendampingan yang tepat.

Ia berharap, menjelang akhir masa pemerintahan bupati saat ini sekitar 2030, posisi Kabupaten Agam dalam jumlah penduduk miskin dapat membaik secara signifikan. Target yang disampaikan adalah membawa Agam masuk jajaran tiga besar, bahkan dua besar terbaik, dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Dalam seminar tersebut juga dipaparkan data kelompok kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Tercatat sebanyak 66.102 kepala keluarga (KK) atau 232.404 jiwa berada pada Desil 1–4. Sementara itu, jumlah masyarakat pada Desil 1–5 mencapai 83.948 KK atau 288.934 jiwa.

Data tersebut menjadi salah satu bahan pembahasan dalam merumuskan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari.

Materi seminar turut menguraikan lima pilar utama pengentasan kemiskinan dalam Rencana Induk 2025–2029, yakni sistem penargetan nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perlindungan sosial, graduasi kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta integrasi pendanaan pengentasan kemiskinan.

Kelima pilar tersebut diarahkan untuk memastikan program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih terukur, tepat sasaran, serta mendorong keluarga miskin mencapai kemandirian ekonomi.

Persoalan pengentasan kemiskinan juga mendapat perhatian dari sisi potensi ekonomi nagari. Salah seorang peserta seminar, Zulkarnain, Wali Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua, menyampaikan bahwa sektor hortikultura menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

Berada di kaki Gunung Singgalang, Nagari Batagak memiliki lahan pertanian yang mendukung produksi sayuran. Sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, terutama budidaya sayuran.

Namun, potensi tersebut menghadapi kendala infrastruktur. Zulkarnain menyebut sejumlah saluran irigasi terputus dan jalan usaha tani mengalami kerusakan akibat bencana alam dalam beberapa bulan terakhir.

Wali Nagari Batagak, Zulkarnain, menyampaikan potensi pertanian hortikultura serta kendala infrastruktur jalan usaha tani dan irigasi yang dihadapi masyarakat nagarinya. (Foto: iNewsPadang.id / Wahyu Sikumbang)

Menurutnya, perbaikan jalan dan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelancaran aktivitas pertanian sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selama ini, hasil pertanian Nagari Batagak dipasarkan ke sejumlah pasar, antara lain Pasar Jumat, Pasar Padang Lua, dan Pasar Kota Baru.

Kelompok tani setempat juga pernah berupaya memperluas pemasaran ke luar daerah melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun, upaya tersebut sempat terhenti karena persoalan pembayaran dari pembeli di daerah tujuan yang tidak berjalan lancar.

Selain pertanian, pengembangan pariwisata juga pernah menjadi salah satu gagasan untuk meningkatkan ekonomi nagari, termasuk potensi wisata air terjun atau Aia Tajun.

Meski demikian, Zulkarnain mengungkapkan pengembangan pariwisata berbasis nagari masih menghadapi tantangan, terutama terkait penerimaan masyarakat terhadap konsep pariwisata, dukungan tokoh adat dan masyarakat, serta ketersediaan lahan.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah dan dukungan berbagai pihak diperlukan agar potensi ekonomi yang dimiliki nagari dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Seminar dan lokakarya tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dr. Zulkifli N., S.E., M.Si., Kepala Program Studi Magister Ekonomi Universitas Andalas; Rio Eka Putra, S.IP., M.Si., Kepala Bapperida Kabupaten Agam; Ir. H. Isman Imran, M.Si., Ketua BAZNAS Kabupaten Agam; serta Dr. Ir. Mulya Gusman, S.T., M.T., perwakilan diaspora.

Pembahasan dalam kegiatan tersebut mencakup strategi pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, peran pemerintah daerah, optimalisasi zakat, serta peluang keterlibatan diaspora dalam pembangunan nagari.

Editor: Wahyu Sikumbang